Pidato SBY: Kepala Daerah yang Unjuk Rasa Pembangkang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut walikota dan bupati yang menjadi pemimpin unjuk rasa menolak kenaikan BBM adalah pembangkang. Pidato SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat yang disampaikan secara internal kepada kader Demokrat pada 1 April 2012.

Dalam pidato itu, SBY mengaku mengingatkan kepala daerah dari gubernur, bupati, walikota, agar memiliki moral dan etika dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Merujuk pada UUD 1945 di mana Presiden memegang pemerintah.

"Gubernur/bupati/walikota adalah kepanjangan presiden. Keliru hukumnya bupati atau walikota memimpin unjuk rasa, melawan, membangkang pemerintahnya," begitu ujar SBY yang diikuti tepuk tangan kader Demokrat yang hadir di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, 1 April 2012.

SBY menyayangkan, ternyata sikap walikota dan bupati yang melakukan unjuk rasa itu datang dari komunitas politik yang sebelumnya pernah menjadi presiden. Dalam hal ini, SBY tidak tegas komunitas politik yang mana dan siapa sebenarnya yang pernah menjadi presiden itu.

"Bayangkan kalau itu terjadi, 2014 presiden ganti, seluruh walikota, bupati dan gubernur dari Partai Demokrat melakukan hal yang sama, kayak apa negara kita ini? Menangis rakyat kita," tambahnya.

Secara tegas, SBY menyebut apa yang dilakukan walikota dan bupati yang unjuk rasa adalah sikap insubordinasi dan pembangkangan. "Itu tidak mencerminkan sistem negara kesatuan. Federal barangkali ada domain, kekuasaan pada partai tertentu, kita bukan itu," katanya meyakinkan.