Hari Kartini 2012
Legislator Perempuan Kawal Desain dan Postur APBN
Banyak kebijakan publik akhirnya implementasinya membutuhkan anggaran. Untuk bidang inipun peran legislator perempuan sangat
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak kebijakan publik akhirnya implementasinya membutuhkan anggaran. Untuk bidang inipun peran legislator perempuan sangat penting. Terutama dalam mengamankan program-program yang erat kaitannya dengan kaum perempuan.
Demikian diutarakan Wapres Boediono,d alam sambutan acara Kondilidasi Nasional Jaringan Kaukus Perempuan Parlemen Seluruh Indonesia, Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (21/4/2012).
Hadir dalam acara itu antara lain Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar serta Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Seluruh Indonesia Ratu Hemas.
Lanjut Wapres, Indonesia telah memberikan janji dan komitmen kepada dunia untuk mengangkat harkat manusia Indonesia melalui delapan jalur MDGs. Namun masih tiga sasaran yang masih tertinggal dalam pencapaian MDGs 2015, yakni: (1) angka kematian Ibu melahirkan, (2) penanggulangan HIV/AIDS, serta (3) akses air minum dan sanitasi dasar yang layak.
Dalam kaitan ini, Kaukus Perempuan Parlemen Seluruh Indonesia, bersama-sama pemerintah pusat dan daerah, ditegaskan Boediono dapat mengakhiri ketertinggalan itu.
Ditegaskan dia, mewujudkan MDGs pada tahun 2015 menyangkut martabat bangsa di dunia internasional. "Ia adalah tugas kita semua termasuk elemen kemasyarakatan, dengan melakukan aksi nyata di tingkat akar rumput."
"Saya ingin garisbawahi bahwa ujung tombak pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sebenarnya ada di daerah. Untuk itu penyusunan APBD memang harus benar-benar tepat sasarannya, yang wajib ditujukan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandas dia.
Pun demikian, dalam rangka mengejar ketertinggalan dalam tiga sasaran MDGs tadi perlu dipastikan bahwa APBN dan APBD mendukung tercapainya sasaran-sasaran itu.
"Di sini kehadiran perempuan di parlemen, kita harapkan dapat mengawal desain dan postur APBN dan APBD yang berkualitas dan memiliki perspektif jender," demikian Boediono berpesan.
