Dahlan Iskan: Perusahaan Konstruksi Rawan Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan mengakui jika perusahaan milik negara merupakan perusahaan yang paling rawan dalam membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Lebih khusus yakni perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi.

Dalam survei jejak pendapat yang dilakukan internal BUMN dalam pertemuan khusus dengan perusahaan kontraktor milik negara, menyebutkan sebanyak 70 persen kontraktor BUMN mengakui untuk mendapatkan proyek memang dibutuhkan permainan atau praktik suap-menyuap. Sisanya sebanyak 30 persen menyatakan sebaliknya.

Hal tersebut disampaikan Dahlan saat menggelar diskusi bertajuk "Peran dan Komitmen BUMN /BUMD dalam Memerangi Praktik Bisnis Korupsi" di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (4/6/2012).

"Waktu saya di BUMN, yang paling rawan itu kan BUMN yang bergerak di bidang kontraktor. Permainan di bidang itu bagaimana sulitnya mendapatkan proyek saya tahu," terang Dahlan.

Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya, Kementerian BUMN, sambung Dahlan tengah mencari solusi agar kontraktor bisa memperoleh proyek tanpa melakukan praktik penyuapan dan tidak terseret masalah korupsi.

"Mungkin juga ada permainan-permainan apakah lewat subkontraktor, lewat konsultan, mungkin juga nggak langsung libatkan BUMN. Sehingga saya lagi cari jalan keluar, tanpa nyogok tetap dapat proyek," ujarnya.

Seperti belakangan ini, sejumlah perusahaan kontraktor BUMN memang tengah dibidik KPK. Sebagai contoh pada kasus pembangunan proyek gedung sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang melibatkan dua perusahaan BUMN, PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Wijaya Karya.

Lalu proyek pembangunan Venue PON ke-18 di Riau, yang juga telah bermasalah dan ditangani 3 perusahaan negara yakni PT. Perumahan Pembangunan, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya.