DKPP Pecat Anggota KPU dan Bawaslau Kalau Melanggar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/6/2012), sore.

Pelantikan dengan pengambilan sumpah tujuh anggota DKPP ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 57/P Tahun 2012.

Adapun ketujuh anggota DKPP tersebut, Ida Budhiarti (unsur KPU), Nelson Simanjuntak (Bawaslu), Abdul Bari Azed (tokoh masyarakat), Valina Singka Subekti, Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini.

Anggota DKPP Jimly Asshiddiqie menegaskan DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU dan Bawaslu berserta jajarannya sampai tingkat bawah.

"Yang sekarang kedudukan DKPP lebih kuat karena dia bisa menjatuhkan sanksi sehingga lembaga KPU dan Bawaslu bisa diharapkan efektif," kata Jimly.

Dikatakan, kalau dulu mekanisme sanksi harus melalui pleno KPU, maka sekarang ini tidak lagi demikian.

"Kita bisa menerapkan sanksi. Diberikan sanksi bisa kepada KPU, Bawaslu, bahkan ketuanya juga. Kalau melanggar kode etik, bisa dipecat. Dengan kewenangan ini bisa menjadi instrumen untuk mengawal etika demokrasi," kata Jimly.

Dikatakan KPU dan Bawaslu harus bekerja dengan benar sebab jika tidak bisa terancam di pecat oleh DKPP.

"Jadi berharap mulai sekarang baik pelaksana maupun pengawas bekerjanya lebih baik dari masa lalu, dengan begitu hasil kerjanya bisa dipercaya," ujar Jimly.

baca juga:

• Dokter: Ibu Ani Yudhoyono Merasakan Gangguan di Leher
• Ini Rumah Sakit Tempat Operasi Ani Yudhoyono di Amerika
• BK Akan Periksa Lima Anggota Komisi III DPR
• SBY Umumkan Menkes dan Wamen ESDM Baru sebelum ke Brazil