Menkumham: Tidak Ada Tahanan Politik di Papua

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi (Menkumham), Amir Syamsuddin

Penulis: Abdul Qodir
zoom-inlihat foto Menkumham: Tidak Ada Tahanan Politik di Papua
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Menteri Hukum dan Ham, Amir Syamsudin memimpin upacara peringatan hari Dharma Dhika Kemenkumham 2011, di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2011). Upacara terkait acara puncak Bulan Bhakti Kemenkumham 2011. (tribunnews/herudin)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi (Menkumham), Amir Syamsuddin, menegaskan tidak ada tahanan politik di Indonesia, termasuk Papua.

Pernyataan ini ditegaskan Amir saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/6/2012).

Penjelasan ini disampaikan menyusul pertanyaan dari sejumlah negara dalam forum Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB beberapa waktu lalu. Di antara negara yang mempertanyakan adanya tokoh Papua, Philip Karma, yang menjadi tahanan politik itu adalah Jepang.

Amir mengatakan dirinya telah memberikan penjelasan kepada Perdana Menteri Jepang atas kesalahan persepsi ini.

Menurut Amir, sejumlah orang yang ditahan di Papua bukanlah karena politik, tapi karena dalam rangka penegakan hukum atas adanya pelanggaran hukum positif Indonesia, termasuk tindak pidana umum.

"Dan di Papua itu tidak ada tahanan politik, yang ada adalah mereka-mereka yang telah diprosesn apakah disidik ataukah menjalani hukuman karena setelah diadili dijatuhi hukuman. Jadi, ini proses yang sesuai dengan hukum kita. Oleh karena itu, kalau Anda bertanya soal UPR itu kan seakan-aka ada pelanggaran HAM, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak mungkin pelanggaran hukum itu dibiarkan. Law and order juga harus berjalan," tegas Amir.

Amir menegaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah menghukum warga yang menyatakan pendapat politik sejak dicabutnya undang-undang subversif.

"Tidak ada satupun tahanan politik di Papua dan tidak mungkin kami biarkan contohnya penembakan-penembakan yang marak sekarang. Perlu ada langkah-langkah penegakan hukum, dengan adanya orang yang ditahan atau disidik. Dan orang-orang yang ditahan atau disidik ini tidak boleh mengklaim dirinya sebagai tahanan politik," pungkasnya.

Baca Juga:

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved