Breaking News:

Papua Memanas

SBY Punya Desain Lengkap Atasi Rusuh Papua

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix V. Wanggai menegaskan Presiden SBY

zoom-inlihat foto SBY Punya Desain Lengkap Atasi Rusuh Papua
CHANRY ANDREW SURIPATTY
Jenasah Maco Tabuni didalam peti Jenasah yang dibungkus dengan bendera bintang kejora, saat ini Jenasah Maco Tabuni masih disemayamkan dirumah duka, jalan Pos 7 Sentani, Jayapura
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix V. Wanggai menegaskan Presiden SBY meliki komitmen tinggi dalam mengelola tanah Papua.
Wanggai mengatakan “Papua, Tanah Damai” atau “Papua, Land of Peace” merupakan komitmen yang ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak 2004 lalu hingga saat ini. Pendekatan yang damai, dialog, dan bermartabat  menjadi pijakan Presiden SBY di dalam mengelola Papua.
“Berulang kali, Presiden SBY selalu memberikan direktif kepada Kementerian/Lembaga, termasuk TNI/Polri untuk mengelola Papua dengan hati, tidak berpikir business as usual, perlu terobosan, dan bahkan thinking outside the box,” ungkapnya kepada Tribun, Jakarta, Senin (18/6/2012).  

Wanggai mengataan SBY memiliki  disain Kebijakan yang Komprehensif bagi Tanah Papua yang telah dirumuskan sejak periode II kepemimpinannya. Pertama, Pemerintah membenahi Desain Perencanaan untuk Papua. Langkah awal ini, agenda Papua diletakkan secara khusus di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Pemerintah membalikkan pendekatan dari sektoral menuju dimensi kewilayahan yang lebih kental.
“Untuk itu, Papua juga ditempatkan sebagai koridor Papua-Kepulauan Maluku di dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Saat ini pula, Pemerintah bersama Pemda sedang menyelesaikan Rencana  Tata Ruang Wilayah Papua (RTRWP) yang menghormati hak-hak adat rakyat secara berkelanjutan. Hadirnya Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) ditujukan pula untuk mensinergikan perencanaan sektoral dan regional bagi Papua,” paparnya.

Kedua, sebutnya, Pemerintah membenahi Desain Regulasi untuk Papua.  Dengan desentralisasi yang bersifat asimetrik, maka Presiden SBY selalu menekankan agar desain kebijakan dan program-program sektoral harus disesuaikan dengan konteks ke-papua-an dalam payung Otonomi Khusus.
Disinilah, menurutnya, Presiden mendorong semua regulasi sektoral agar sejalan dan selaras dengan semangat dasar dan prinsip-prinsip utama dari Otonomi Khusus, seperti regulasi perkebunan, perikanan, pertambangan, kehutanan, maupun regulasi politik pemilihan kepala daerah. Penataan regulasi ini tentu saja menyangkut aspek kewenangan dan urusan antarlevel pemerintahan maupun lembaga-lembaga negara lainnya, baik MK, MA, DPR, dan lembaga lainnya.
Selanjutnya, pemerintah serius untuk membenahi Desain Pembiayaan untuk Papua. Dalam konteks itu, sejak 2005 hingga 2012 ini Pemerintah melanjutkan desentralisasi fiskal bagi dengan meningkatkan alokasi dana baik dana Kementerian/Lembaga maupun dana perimbangan, serta dana otonomi khusus bagi Papua. Tahun 2012 ini saja, Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp. 30 triliun untuk provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.
Bahkan, tegasnya, untuk mendorong percepatan pembangunan tanah Papua, Presiden SBY menambahkan dana SAL  dalam APBN-P 2012 kepada Papua lebih dari Rp 3 triliun untuk peningkatan koneksivitas ke seluruh pelosok kampung-kampung Papua.

Kemudian, Pemerintah berupaya untuk menata desain kelembagaan pemerintahan daerah Papua. Dengan kekhususan yang dimiliki dalam payung Otonomi Khusus, Pemerintah selalu beriktiar untuk menguatkan kapasitas lembaga eksekutif, DPRP, dan MRP (Majelis Rakyat Papua).

“Bagi Presiden SBY, pemekaran kelembagaan pemerintahan harus diletakkan pada penajaman pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan politik local,” jelasnya.

Karena itu, tegas dia, tidaklah benar jika ada pandangan bahwa Pemerintah tidak memiliki desain pembangunan Papua maupun pemerintah melakukan pembiaran terhadap rakyat Papua. Karena itu, Presiden sangat menjunjung setiap anak bangsa di tanah Papua untuk bebas berekspresi sebagaimana amanat dan tuntutan konstitusi 1945. Namun, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden SBY juga mengemban sumpah untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

“Setiap langkah-langkah Pemerintah diikhtiarkan untuk wujudkan Papua Tanah Damai. 
“Perdamaian melalui Pembangunan” (peace through development) menjadi pedoman utama bagi Pemerintah. Papua Tanah Damai, tidaklah tugas pemerintah saja, namun hal ini sebagai tugas kolektif kita semua. Disinilah, komunikasi konstruktif bagi Papua diletakkan, yakni komunikasi menuju Papua Tanah Damai,” terangnya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved