Kubu Wa Ode Sebut Lagi Pimpinan DPR Terima Dana DPID

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Wa Ode Nurhayati kembali menyebut adanya aliran dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah(DPID) tahun anggaran 2011 yang mengarah ke pimpinan DPR. Kuasa Hukum Wa Ode Nurhayati, Wa Ode Nur Zaenab mengatakan adanya koda-kode partai politik tertentu penerima dana tersebut dan diatur langsung Badan Anggaran DPR, termasuk ke pimpinan DPR.

"Menurut dokumen berkas perkara yang kami miliki, mengarah ke pimpinan DPR. Yang atur kode-kode itu pimpinan Banggar. Jadi silahkan diterjemahkan," kata Zaenab kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/6/2012).

Menurut Zaenab, informasi soal kode-kode partai politik itu bukan dibeberkan kliennya. Namun, muncul dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa terkait kasus suap alokasi anggaran DPID 2011 yang menjerat Nurhayati.

"Justru pengaturan kode itu terungkap melalui keterangan saksi-saksi yang lain yang ada dalam berkas perkara Bu WON di pengadilan. Jadi bukan atas pernyataan WON," terang Zaenab.

Pengacara yang juga kakak sepupu tersangka Nurhayati ini mengaku kaget dengan keterangan soal kode-kode partai dalam daftar penerima dana DPID. Zaenab menegaskan, fakta tersebut membuktikan adanya permainan di Banggar seperti pernah diungkapkan kliennya. Ia menambahkan, sepak terjang pimpinan Banggar dalam mengatur alokasi dana DPID akan terungkap di persidangan Nurhayati.

Seperti diberitakan, untuk mengembangkan penyidikan kasus suap alokasi DPID tahun 2011, KPK pernah menyita sejumlah dokumen dari ruang rapat Banggar di gedung DPR RI, Senayan. Salah satu dokumen yang disita KPK dikabarkan mencantumkan kode-kode partai di setiap nama daerah penerima dana DPID. Namun, KPK belum memberikan konfirmasi soal kabar tersebut hingga saat ini.