Priyo Tawarkan Beberapa Opsi Kantor Baru KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan mencari solusi atas masalah belum bisa dilaksanakannya pembangunan gedung baru KPK lebih penting dibandingkan meminta sumbangan ke masyarakat sebagaimana wacana pihak KPK.

Priyo menawarkan opsi sebagai solusi atas masalah belum bisa dilaksanakannya pembangunan gedung baru KPK karena anggaran diblokir atau diberi tanda bintang oleh Komisi III.

Satu opsi solusi itu di antaranya, memberikan keistimewaan ke KPK untuk membangun gedung baru dengan persetujuan pencairan anggarannya.

"Atau yang terakhir, secara istimewa kami berikan kepada KPK ini. Tetapi, habis ini kemudian gedung-gedung yang mendesak lainnya mestinya juga harus lebih dipertimbangkan untuk disetujui," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Menurut Priyo, opsi ini dilakukan DPR secara istimewa dengan menyetujui pencairan anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK, karena bersamaan dengan efisiensi anggaran untuk membangun gedung-gedung pemerintah, termasuk Gedung Dewan yang akhirnya ditunda.

Opsi lain yang ditawarkan Priyo, yakni pihak KPK diharapkan bersedia menggunakan gedung-gedung pemerintah yang masih kosong dengan status pinjam atau hibah. "Nanti kami bantu untuk renovasi dan seterusnya. Jadi, itu juga masih merupakan opsi," kata dia.

Priyo menjelaskan, bahwa pemblokiran atau pemberian tanda bintang pada anggaran dari DPR tidak hanya dilakukan kepada KPK , tapi juga sejumlah badan atau lembaga lain yang mengajukan pembangunan gedung baru, termasuk anggaran gedung baru KPK yang menuai kontroversi.

Jika tanda bintang anggaran KPK dicabut atau bisa dicairkan, lanjut Priyo, maka tanda bintang anggaran untuk lembaga lainnya juga harus diperlakukan yang sama.

"Semestinya harus ada pemikiran yang equal (seimbang). Seharusnya semua kita termasuk kalangan pers. Kadang kala harus equal ini atas nama apa, apa atas nama kepentingan mendesak. Kemudian tidak ada keistimewaan, kemudian semuanya yang mendesak kita perlu bangun. Saya sendiri termasuk setuju ingin mendorong itu," kata Priyo yang juga Ketua DPP Partai Golkar itu.

Bagi Priyo mencari atau memberi solusi seperti dilakukannya ini lebih penting dibandingkan dengan cara meminta sumbangan ke masyarakat sebagaimana wacana pihak KPK.

Meski begitu, secara pribadi, Priyo menyatakan akan memberikan sumbangan jika KPK merealisasikan wacana memungut sumbangan dana dari masyarakat untuk membangun gedung barunya jika DPR tak juga menyetujui pencairan anggaran.

"Silakan saja, tetapi itu tidak lazim karena bisa tidak lazim nanti kalau minta sumbangan masyarakat, apakah harus izin dengan Dinas Sosial atau apa kan nanti compleceted. Tapi, kalau itu tetap dilakukan dipersilahkan dan saya juga akan ikut turun nanti," ucapnya.

Klik Juga: