Jumat, 22 Agustus 2025

Mendagri Sudah Tandatangani APBD Perubahan Riau

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menyetujui APBD Perubahan Riau. Anggaran tersebut didalamnya juga termasuk dana

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-inlihat foto Mendagri Sudah Tandatangani APBD Perubahan Riau
Tribun Medan/DEDY SINUHAJI
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi berbincang dengan Plt Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menyetujui  APBD Perubahan Riau. Anggaran tersebut didalamnya juga termasuk dana pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau.

"Saya sudah tandatangani dua hari yang lalu," kata Gamawan kepada Tribunnews.com di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Gamawan mengatakan guna mengawasi anggaran PON tersebut, pihaknya didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  

Gamawan tidak membantah adanya permasalahan dalam pelaksanaan PON di Riau. Namun, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. 

Permasalahan menyangkut masalah kontrak dalam pembanguna sarana olahraga.

"Ada yang kontraknya multi years ada yang kontraknya habis saat itu dan harus dikontrak ulang. Itu nanti yang dibantu oleh BPKP dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," tukasnya.

Sebelumnya, Kemenkokesra Agung Laksono mengakui hingga saat ini belum semua venue PON di Riau rampung dikerjakan. Menurut Agung, masih ada beberapa venue yang bermasalah.

"Tinggal tujuh yang bermasalah. Kalau nanti ternyata tempat venues tersebut bermasalah, kita tidak pakai. Kita pakai saja venues yang ada di Palembang dan Jakarta," tegas dikatakan Wakil Ketua Partai Golkar ini.

Agung menegaskan dirinya tetap optimis bahwa pelaksaan PON di Riau akan terselenggara tepat pada waktunya. Untuk diketahui, PON XVIII 2012 di Riau akan digelar pada 9-20 September mendatang.

"Jadi harus tetap optimislah. Kalau perlu jika tidak bisa semuanya di Riau, ya sebagian dilakukan di Jakarta atau di Palembang. Tapi tetap tidak boleh melanggar aturan Perundang-undangan."

"Pelaksanaan PON ini kan perintah Undang-undang. Jadi sebagai pemerintah ya harus dijalankan," pungkasnya.

Ayo Klik:

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan