PDIP Terbuka Tindak Kader yang Terlibat Pemerasan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredarnya pesan pendek anonim yang merilis sejumlah anggota DPR meminta upeti kepada BUMN, ditanggapi serius oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka siap buka-bukaan kepada publik, dan akan menindak anggotanya yang terlibat.

"Berbagai bentuk pemerasan terhadap BUMN, agar diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bagi anggota DPR sendiri, DPR memiliki kode etik dan tata tertib DPR," ujar Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Menurut Hasto, PDIP tak begitu saja percaya dengan pesan pendek yang beredar, mengingat sumber pengirimnya tak jelas alias anonim.
Justru, ia meminta Dahlan lah yang harus proaktif memberi penjelasan, karena sebagai orang pertama yang mengungkap adanya anggota DPR yang meminta upeti.

PDIP, lanjutnya, mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang menjadi target pemerasan atau upeti oleh anggota DPR.

Kalau perlu, forum rektor turun tangan membuka pengaduan masyarakat, yang pernah menjadi sapi perah oleh DPR, instansi, atau kementerian.

"PDIP siap buka-bukaan. Dalam konteks ini kami tidak pernah memerintahkan atau ada kebijakan untuk memeras BUMN. Kami mendukung upaya agar BUMN bebas dari setiap bentuk pemerasan atau intervensi kepentingan," tegasnya. (*)