Menteri KKP Jamin Institusinya Bersih dari Oknum Pemeras

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberanian Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkap adanya oknum anggota DPR pemeras BUMN mendapat apresiasi berbgaia pihak.

Masyarakat berharap Dahlan Iskan membeberkan identitas oknum anggota DPR yang memeras BUMN. Lalu, bagaimana dengan kementerian lain?

Adakah pengalaman serupa juga dialami kementerian lain ketika sedang melakukan rapat dengan komisi terkait di DPR, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)?

Menteri KKP Sharif C Sutardjo dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada oknum anggota DPR yang langsung meminta jatah darinya. Menurut Sharif, mereka tidak berani karena ia berasal dari Partai Golkar.

"Terhadap saya tidak ada, saya kan dari partai yang cukup punya fraksi besar di DPR," kata Sharif yang berasal dari Golkar.

Sharif menegaskan, ia akan langsung menolak bila ada oknum-oknum yang meminta jatah anggaran kementeriannya. Ia pun setuju dengan surat edaran Seskab yang meminta pejabat dan kementerian menolak bila diminta uang jatah.

Sharif mengakui bila ia pernah mengalami rapat yang alot dengan DPR. Pasalnya, ada dugaan oknum pemalak meminta uang agar rapat dengar pendapat berjalan baik.

"Alot juga soal pembahasan anggaran, teknis mengenai usulan-usulan maupun kebijakan, mereka (DPR) juga keras ketika mereka sampaikan argumentasi," kata Sharif.

Namun, Sharif yakin bila argumentasinya logis pasti ada solusi atas permasalahan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan mitra kerja Komisi IV DPR.
Menurut Sharif, selama ini anggota DPR hanya mengadukan permasalahan yang terjadi di daerah asal pemilihan mereka.

Sementara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang digantikan Sharif, Fadel Muhammad juga mengaku pernah mengalami kebuntuan saat rapat.

"Rapat sampai deadlock, rapatnya mundur beberapa kali, akhirnya saya lobi bicara, traktir makan. Ya itu, mungkin kita kementerian kering," ujarnya.

Untuk itu, Fadel yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar itu meminta Dahlan membuka oknum pemeras tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak hanya menjadi rumor.

"Selama belum menyebutkan nama, kita belum tahu, kalau mau, sebutkan saja namanya," kata Fadel.