Rabu, 13 Agustus 2025

Oknum DPR Minta Jatah

Hari Ini Dahlan Iskan Ditunggu Badan Kehormatan DPR

Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali dipanggi Badan Kehormatan DPR RI

zoom-inlihat foto Hari Ini Dahlan Iskan Ditunggu Badan Kehormatan DPR
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Menteri BUMN Dahlan Iskan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali dipanggi Badan Kehormatan DPR RI. Pemanggilan Mantan Dirut PT PLN itu dilakukan pada pukul 10.30 WIB, Rabu (22/11/2012).

"Hari ini pukul 10.30 WIB, kami memanggil Dahlan Iskan. Tapi soal apa yang akan ditanyakan, saya tidak bisa sampaikan," kata Wakil Ketua BK Abdul Wahab Dalimunthe.

Keterangan Dahlan keterangan Dahlan kembali diperlukan untuk menguatkan keterangan tiga dirut BUMN yakni PT PAL, PT Garam dan PT MNA yang kemarin dipanggil.

Mengenai dugaan praktik pemerasan dan juga permintaan jatah upeti di BUMN dalam pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN), Abdul berharap agar Dahlan Iskan tidak sembarangan lagi melaporkan tudingan ini.

Pasalnya, Dahlan sempat teledor karena kesalahanan nama oknum anggota
anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan.

Abdul Wahab mengatakan jika kekeliruan terus terjadi hal ini justru akan mempersulit BK DPR untuk memproses pelanggaran kode etik anggota DPR.

"Seorang Menteri tidak cocok begitu (berubah-ubah memberikan laporan). Anak SMA saja tidak akan berubah-ubah. Sulit bagi BK memproses kalau ada revisi," tuturnya.

Selain itu, Abdul juga meminta semua pihak yang ingin melakukan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan, untuk menyertai laporan tersebut dengan alat bukti.

"Saya harap kedepan, sebaiknya laporan-laporan yang masuk ke BK, harus ada alat bukti. Jangan sampai kita menuduh orang sembarangan," pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo mengatakan pihaknya berencana memeriksa anggota DPR yang dilaporkan meminta jatah ke BUMN setelah meminta keterangan Dahlan.

Rencananya hari ini yang akan diperiksa BK DPR adalah Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Idris Laena. "Jam 12.00 WIB nanti pemeriksaannya," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, BK DPR telah menerima dua nama baru terkait dugaan pemerasan dan juga permintaan jatah upeti di BUMN terkait pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN). Penyebutan dua nama baru ini dilontarkan Ditektur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan