DPR tak akan Menyerah Panggil Dahlan Iskan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan harus menjelaskan semua keterangan terkait inefisiensi anggaran PT PLN. Komisi VII DPR RI tak akan menyerah memanggil Dahlan Iskan meski sering mangkir .

"Audit temuan BPK ini perlu diselesaikan, mengingat kerugian yang harus dibayar negara sangat besar," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon di gedung DPR Komisi VII, Rabu (6/2/2013).

Selain itu Effendi Simbolon juga mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan yang terkait dengan anggaran PT PLN harus ikut bertanggung jawab. Dalam hal ini Effendi Simbolon ingin agar Direktur Utama PLN Nur Pamudji dan Menteri ESDM Jero Wacik juga ikut memberikan keterangan.

"Seluruh stake holder terkait harus ikut turut menyampaikan kinerja PLN secara terbuka," ungkap Effendi Simbolon.

Sebelumnya Tribunnews.com memberitakan, BPK telah menemukan sejumlah anggaran dari PT PLN (Persero) yang merugikan negara sebesar Rp 37 triliun. Hasil temuan BPK tersebut didapatkan saat Dahlan Iskan masih menjabat sebagai Direktur Utama PLN.