Anggaran Rehab-Rekon Sumatera Capai Rp100,1 Triliun untuk 11.512 Program

Ringkasan Berita:

• DPR dan pemerintah menyepakati anggaran besar pemulihan Sumatera pascabencana nasional.
• Dana Rp100,1 triliun dialokasikan untuk 11.512 program lintas infrastruktur dan layanan publik.
• Pelaksanaan rehab-rekon dirancang berjalan bertahap selama 2026 hingga 2028 mendatang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah bersama DPR menyepakati anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatera sebesar Rp100,1 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk 11.512 program pemulihan di tiga provinsi terdampak.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara DPR dan pemerintah yang juga menindaklanjuti Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah memperoleh persetujuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut kesepakatan itu menjadi langkah penyelarasan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pelaksanaan program pemulihan.

“Bahwa barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas Pasca Bencana DPR Republik Indonesia dengan Satgas Pemulihan Rekonstruksi dari Bencana Sumatera dari pihak pemerintah. Dan kami tadi sudah membahas tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas,” kata Dasco.

Ia menambahkan, hasil kesepakatan anggaran akan menjadi dasar pelaksanaan teknis oleh kementerian dan lembaga agar program berjalan terukur.

“Alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah dan kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Baca juga: Minta MBG Tak Ambil Dana Pendidikan, Fraksi Golkar di MPR Akan Surati Presiden Prabowo

Skema Pemulihan Pascabencana 2026–2028

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pemerintah kini memasuki fase pemulihan permanen.

Ia menyebut seluruh pelaksanaan program mengacu pada Rencana Induk yang disusun secara berjenjang dari pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga.

“Sekarang kita akan melakukan proses menuju Pemulihan Permanen atau Rehab-Rekon. Kuncinya adalah ‘Renduk’ (Rencana Induk). Renduk ini direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan Kementerian/Lembaga,” kata Tito.

Program pemulihan tersebut akan berjalan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, dengan total 11.512 kegiatan yang mencakup infrastruktur hingga layanan publik.

“Diselesaikan dalam waktu 3 tahun 2026, 2027, 2028. Ada 11.512 program kegiatan, mulai dari jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain,” ujarnya.

Pada tahap awal 2026, fokus diarahkan pada pemulihan infrastruktur dasar yang terdampak paling luas.

“Prioritas utama di 2026 adalah infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, sekolah, dan Huntap atau hunian tetap,” kata Tito.

Baca juga: Wamen ESDM Bantah Blackout Sumatera karena Disengaja: Kabel Sutet Putus karena Tersambar Petir

Ia menambahkan total anggaran yang telah disetujui pemerintah mencapai Rp100,166 triliun untuk mendukung seluruh rangkaian program.

“Total anggaran yang disetujui pemerintah sebesar Rp100,166 triliun selama 3 tahun, untuk 2026 sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 Rp28,2 triliun,” ujarnya.

Skema tersebut menjadi dasar pelaksanaan pemulihan Sumatera secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan hingga seluruh layanan publik dan infrastruktur kembali berfungsi optimal.