Kasus Suap Lahan di Bogor

Wabup Bogor Minta Diperiksa KPK

Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman minta KPK memeriksanya terkait dugaan suap penerbitan izin Tanah Pemakaman Bukan Umum di Jonggol.

zoom-inlihat foto Wabup Bogor Minta Diperiksa KPK
NET
Wakil Bupati Bogor Karyawan Fathurachman

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman minta KPK memeriksanya terkait dugaan suap penerbitan izin Tanah Pemakaman Bukan Umum (TPBU) 100 hektare di Jonggol. Ia siap menghadapi risiko terburuk, menyusul terbongkarnya skandal suap Rp 800 juta terkait izin lokasi makam yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Idrus Djuher.

"Saya siap dimintai keterangan KPK. Saat orang-orang KPK datang (menggeledah) kantor, saya justru ajak mereka masuk ruangan saya untuk diperiksa, tapi (petugas KPK) nggak mau," kata  Wabup Bogor, Karyawan Faturachman di Bogor, Jumat (19/4/2013) malam.

Pria yang akrab disebut Karfat itu mengakui, selaku wakil bupati ikut terlibat proses pengajuan penerbitan izin penggunakan lahan untuk TPBU di Jonggol. Namun, keterlibatannya sebatas proses administrasi birokrasi.

Karfat mengungkapkan, proses pengajuan izin hingga terbitnya surat izin penggunaan lahan seluas 100 hektare di Jonggol, diketahui sebagian besar dimiliki negara.

Mulanya, Dirut PT Gerindo Perkasa (GP) Sentot Susilo mengajukan permohonan penerbirtan izin ke Badan Perizinan Terpadu (BPT). Semua proses diketahui sesuai SOP. Namun, jika akhirnya ada penyimpangan, Karfat mengaku tak tahu. Kalau kemudian dirinya dianggap ikut bersalah atau melakukan pelanggaran, ia yakin hanya sebatas pelanggaran administrasi terkait penerbitan izin pembangunan lahan makam tersebut.

Ia menjelaskan, apabila berkas pengajuan telah lengkap, maka berkas tersebut diproses BPT dengan tindak lanjut melakukan pemeriksaan lahan bersama stakeholder terkait, sesuai SOP yang ada.

"Seperti mengajak Dinas Tata Letak Ruang dan Pemukiman, Perencanaan Umum," jelasnya. Selanjutnya, jika objek tanah yang diajukan laik dan masuk kategori dibolehkan, BPT akan mengeluarkan surat rekomendasi perizinan pemohon ke Bupati melalui persetujuan dan tandatangan asisten kepala daerah, sekretaris daerah dan Wabup.

Menurut Karfat, orang yang mempunyai kebijakan dikeluarkan-tidaknya perizinan adalah bupati, yakni Rachmat Yasin. Diakui, bahwa surat izin penggunaan lahan untuk TMBU di Jonggol sudah diterbitkan.

"Kalau enggak salah, saya tandatangan surat rekomendasi BPT yang masuk itu Rabu, pekan lalu. Kalau tanggal diterbitkannya saya enggak tahu," aku Karfat. Dari berkas rekomendasi penerbitan izin beserta lampiran persyaratannya, Karfat memastikan tak ada prosedur yang dilanggar.

Dengan begitu, kata Karfat, kalaupun dirinya melakukan pelanggaran, hanya sebatas administrasi terbitnya izin. "Kalau lah saya atau Sekda atau asisten menabrak aturan, kesalahannya bukan suap, tapi adminitrasi," tegas Karfat meyakinkan.

Halaman
12
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Ade Mayasanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved