Kasus Suap Lahan di Bogor

Wabup Bogor Minta Pejabat Perbaiki Mental

Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman menegaskan, banyak hikmah dan pembelajaran terkait dugaan suap penerbitan izin 100 hektare di Jonggol.

zoom-inlihat foto Wabup Bogor Minta Pejabat Perbaiki Mental
NET
Wakil Bupati Bogor Karyawan Fathurachman

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman menegaskan, banyak hikmah dan pembelajaran terkait dugaan suap penerbitan izin Tanah Pemakaman Bukan Umum (TPBU) 100 hektare di Jonggol. Pejabat eksekutif dan legislatif harus bisa memperbaiki sikap dan mental, serta bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan.

"Seharusnya perbaiki sikap dan mentalnya. Dia tak takut hukuman, dia juga mungkin nggak takut sama yang namanya neraka. Kita nggak usah takut nggak makan besok. Kan semua sudah digariskan. Misalnya, wartawan dapat makan dari mana? Pedagang dari mana? Pejabat dari mana? Jangan ikut-ikutan orang lain, ikuti diri sendiri," tegas Wabup Karfat yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor itu.

"Seharusnya pejabat bekerja dengan tulus dan demi rakyat. Mungkin mereka ngajinya belum selesai," seloroh Karfat.

Dua hari setelah penangkapan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KPK menggeledah tiga tempat yang diduga terkait skandal suap. Satu di antaranya ruang kerja Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), Syahrul R Sempurnajaya. Dari tempat ini tim KPK menyita dua dus dokumen dan sejumlah barang bukti.

Terlibatkah Bappepti? Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menepis. Ia tegaskan, penggeledahan ruang kerja Kepala Bappepti itu tak berhubungan dengan tugas dan fungsi Bappepti.

"Kami sudah dapat informasinya, tapi biarkan KPK yang menjelaskan. Informasi sementara, proses itu tak berhubungan dengan tugas," kata Bayu.

Kementerian Perdagangan menghormati proses hukum yang berlangsung, dan menjaga serta meningkatkan integritas kelembagaan. "Jangan sampai di dalam kebijakan dan dalam hal-hal yang kami lakukan (atau) regulasi itu kemudian bisa berimplikasi (korupsi)," tegasnya.

Kemendag, kata Bayu, tak gegabah mengambil tindakan terhadap status dan jabatan Syahrul di instansinya. "Jangan sampai policy dan hal-hal regulasi yang kita keluarkan itu kemudian bisa berimplikasi, itulah yang kemudian sekarang sedang kita lihat secara mendalam," tuturnya.

Sejak Dirut PT GP Sentot dan pegawai Pemkab Bogor ditangkap KPK, lalu esoknya Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus, kantor DPRD Kabupaten Bogor dan Pemkab menjadi lebih sepi.
Warsito (60), penjual soto kuning Nusa Sari, bahkan mengaku kehilangan pelanggannya. "Biasanya Pak Iyus (Ketua DPRD Kabupaten Bogor) menyuruh anak buahnya beli soto saya," ujarnya. (Abdul Qodir/Nicolas Timothy)

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Ade Mayasanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved