Kejagung Diminta Tuntaskan Kasus Mafia Tanah di Kota Medan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan orang massa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (Gemppa-Hukum) mendatangi gedung Kejaksaan Agung.

Mereka menuntut agar Kejaksaan Agung tidak mempetieskan kasus mafia tanah yang diduga melibatkan oknum pejabat dan oknum penegak hukum.

"Kami menuntut Kejagung, segera mengeksekusi kasus penyimpangan dan dugaan korupsi penyimpangan pengalihan tanah melibatkan Kadispenda Kota Medan Syamsul Harahap," kata Koordinasi lapangan aksi Asbit Panatagara, dalam keterangan persnya, Rabu (15/5/2013).

Penyimpangan ini juga diduga melibatkan sejumlah pejabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan.
"Saat ini Syamsul Harahap. Dan tiga orang lainnya,  yaitu M. Thoriq sebagai Kepala BPN kota medan tahun 2011, Edison sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Medan, serta Gunawan dari pihak swasta telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini," ujarnya.

Dugaan tersebut, lanjut Asbit, yaitu penyimpangan pengalihan tanah kosong jadi lahan pertanian yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Medan diduga telah merubah peruntukan tanah dari 12 permohonan rumah tempat tinggal menjadi tanah pertanian, diatas tanah seluas 170.000m2 yang beralokasi di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal dan Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang.

"Pengusutan dugaan korupsi. Tersebut, yakni sejak tanggal 28 Februari 2013 kemarin, berdasarkan hasil. Penyelidikan tertanggal 14 September tahun 2012, yang telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut," ujarnya.

Dia juga meminta agar kasus penyerobotan lahan negara di Desa Helvetia Deliserdang yang diduga melibatkan mafia tanah Tamin Sukardi dituntaskan.

"Tamin Sukardi diduga sebagai. Otak dibalik peculikan dan penganiayaan seorang aktivis Himpunan Penggarap Pengusaha Lahan Kosong Negara (HPPLKN), syaifal Bahri, kasus tersebut terjadi sejak 2011, namun saat ini belum ditangkap," kata dia.