PKS Kemungkinan Tambah Daftar Berkas Bacaleg Senayan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan belum akan menyerahkan perbaikan berkas bakal calon legislatif tingkat DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (20/5/2013).

Sekretaris Jenderal DPP PKS Taufik Ridlo mengatakan, kemungkinan besar partainya akan menambahkan jumlah berkas bacaleg. Semua, saat mendaftarkan pertama kali, PKS hanya menyerahkan 492 bacaleg.

"Berkas masih dilengkapi. Kemungkinan bacaleg tambah, ada maksimal sampai batas akhir," ujar Sekjen Taufik Ridlo kepada wartawan lewat pesan layanan BlackBerry Messenger di Jakarta, Senin (20/5/2013).

Sesuai tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU No 6 Tahun 2013, perbaikan partai politik peserta pemilu terhadap berkas bacaleg hasil verifikasi KPU dimulai sejak 9 dan ditutup pada 22 Mei 2013. Pendaftaran penyerahan dibuka mulai pukul 08.00 WIB-16.00 WIB.

Menurut Taufiq, PKS tidak mau terburu-buru menyerahkan berkas perbaikan bacalegnya. Kemungkinan besar, partai kader ini akan menyodorkan berkas bacalegnya menjelang deadline. "Biar beres, santai tapi pasti," terangnya.

Hasil verifikasi administrasi tahap pertama, KPU mendapati bacaleg PKS kosong yang memenuhi syarat. Sementara yang tidak memenuhi syarat 492. Adapun yang tidak ada berkasnya nol.

KPU menjelaskan ihwal 100 persen atau 492 berkas bacaleg PKS untuk Senayan tidak memenuhi syarat karena tidak menyertakan formulir BB 8 dan BB 9.

Formulir model BB 8 berisi tak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat atau pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau bekerja sebagai penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Sedangkan formulir BB 9 berisi surat pernyataan bersedia tidak merangkap jabatan pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Sekretaris BPPP DPP PKS Dono Pratomo berapa waktu lalu mengakui kekurangan persyaratan administrasi yang belum dipenuhi sehingga hasil verifikasi pertama KPU menetapkan 492 bacalegnya tidak memenuhi syarat.