FOINI: Presiden SBY Remehkan Keterbukaan Publik

TRIBUN, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding tak peduli dengan keberlangsungan masa depan Komisi Informasi Pusat (KIP), karena masa jabatan tujuh komisioner KIP Periode 2009-2013 berakhir 2 Juni 2013.

Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menyayangkan molornya seleksi komisioner baru. Ditambah, Keputusan Presiden untuk masa perpanjangan masa jabatan juga tak kunjung terbit.

Salah satu anggota Koalisi dari ICW, Tama S Langkun menjelaskan, sejak Senin 3 Juni 2013, KPI tak lagi berkuasa. Mereka diharamkan melaksanakan sidang ajudikasi, apalagi sambil mengambil keputusan atas sengketa informasi.

"Efeknya puluhan kasus sengketa ajudikasi terlantar di KIP. Ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi Presiden SBY yang saat itu larut dan sibuk menerima World Statesmen Award 2013 di New York," ujar Tama di KIP, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Waktu yang sama keterbukaan informasi yang digadang-gadang sebagai sebuah prestasi berhasil mendudukkan Presiden SBY sebagai Co-Chair Open Government Foundation (OGP) bersama Perdana Menteri Inggris.

"Tapi faktanya Indonesia masih memiliki masalah yang serius dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Sungguh memalukan bangsa Indonesia jika kondisi ini diketahui oleh negara-negara anggota OGP lainnya," sambung Tama.

Koalisi menilai sikap Pemerintah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya yang menimpa beberapa lembaga quasi negara seperti Komnas HAM dan Komisi Yudisial. Di mana waktu itu, komisioner juga belum mendapatkan penggantinya kendati masa jabatannya habis.

Mereka mendesak Pemerintah segera mempercepat proses seleksi komisioner KIP. Pemerintah juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena lalai dalam menjamin hak atas keterbukaan informasi. Segera terbitkan Keppres perpanjangan masa jabatan.

Selain itu, Koalisi juga meminta Presiden SBY menegus keras Menteri Komunikasi dan Informasi karena menutupi hasil seleksi yang dilakukan panitia seleksi komisioner mendatang.

Tergabung dalam Koalisi FOINI antara lain Agus Sunaryanto dari ICW, Hendrik Rosdinar dari Yappika, Iskandar dari PATTIRO, Ariyanto Nugroho dari PWYP, Agus Sarwono dari TII, Dwi Poto dari TII, Ratri dan Eci dari IPC, dan Eko Prayitno dari ICEL.