Pengamat: PKS Jangan Jadi Oportunis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memutuskan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kendati masuk dalam bagian partai koalisi pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menimbulkan pro dan kontra.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai sikap PKS berada dalam dua kaki, satu sisi menolak kenaikan BBM, tapi di sisi lain masih memberikan ruang tiga kadernya untuk duduk sebagai menteri di kabinet.

"PKS itu partai pemerintah. Tiga menterinya di kabinet. Kalau dia berbuat seperti ini naif betul. Ini kita tak setuju. Kita bukan menghujat, tapi PKS harus introspeksi. Sangat kelihatan kecenderungan oportunisme dari PKS," ujar Siti di Galeri Cafe, Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Menurut perempuan yang akrab disapa Wiwieq, PKS boleh saja berargumen bahwa sebagai partai koalisi bisa berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Tapi sikap yang ditunjukkan sesungguhnya, PKS telah melanggar code of conduct.

Masih kata Wiwieq, jika keinginan PKS demikian, mau tidak mau harus angkat kaki dari koalisi. Karena dalam koalisi, code of conduct sebagai kesepakatan bersama. Mereka yang yang tidak sepaham seharusnya keluar dari koalisi.

"Jadi PKS harus seperti itu. Dan jangan bermain di dua kaki. Karena sikap seperti ini justeru akan menciptakan demokrasi yang tidak terukur. Demokrasi itu diwarnai uncertainty. Itu yang tidak boleh," tambahnya.