Wali Kota Makassar Dicecar 15 Pertanyaan Soal Proyek PDAM Rp 78 M

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPK memeriksa Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin,Senin (21/10/2013). Ilham dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus proyek Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Makassar bernilai Rp 78 miliar.

"Wali Kota Makassar dimintai keterangan untuk penyelidikan proyek PDAM Makassar Tahun Anggaran 2008-2009. Nilai proyeknya sekitar Rp 78 miliar," kata juru bicara KPK, Johan Budi.

Johan belum bisa menjelaskan lebih dalam mengenai penyelidikan kasus maupun indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proyek tersebut.
"Penyelidikan ini sudah sejak beberapa bulan lalu. Dan sudah pernah ada tim dari KPK yang memintai keterangan beberapa orang di Makassar," ujarnya.

Setiba di kantor KPK pukul 09.20 WIB, Ilham menyangkal diperiksa terkait suatu perkara. Ia mengaku hendak menyerahkan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ilham baru menyelesaikan pemeriksaan dan meninggalkan kantor KPK pukul 17.30 WIB.

Kali ini, ia mengakui dimintai keterangan oleh penyelidik KPK tentang proyek PDAM Makassar dengan sejumlah perusahaan swasta, khususnya kerja sama pengembangan instalasi pengelolaan air dengan PT Traya Tirta Makassar.

Dalam pemeriksaan selama sekitar enam jam, Ilham mengaku dicecar 15 pertanyaan oleh penyelidik KPK.

"Tadi ada 15 pertanyaan. Tapi, kasus ini masih penyelidikan dari KPK. Ini prosedur standar dari KPK untuk meminta keterangan dan klarifikasi. Intinya meluruskan terkait dugaan pelanggaran dalam proses kerja sama PDAM, khususnya pengelolaan instalasi yang tidak sesuai prosedur," kata Ilham saat dikonfirmasi Tribun usai pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan itu, Ilham mengaku ditanya tentang mekanisme kerja sama PDAM dan tugas serta kewenangan wali kota.

"Tadi, juga saya jelaskan mereka, bahwa setelah kerja sama itu, kondisi PDAM Makassar semakin sehat. Yang tadinya layanan kecil, sekarang semakin besar dan keuangan PDAM semakin bagus," kata dia.

Ia menduga diperiksa pihak KPK karena dianggap melakukan intervensi dalam proyek kerja sama PDAM pada saat itu.

"Mungkin dianggap ada intervensi wali kota. Tapi saya tidak intervensi. Saya enggak paham mekanisme pelelangan di sini. Yang saya lakukan saat itu hanya menyetujui proyek kerja sama PDAM pada 2005," ujarnya.

Ilham memastikan, tidak ada 'deal' tertentu antara dirinya dan pihak terkait, termasuk perusahaan pemenang lelang pada sebelum dan setelah proyek tersebut.

"Mau deal bagaimana? Waktu itu kondisi PDAM Makassar merugi, masih untuk ada swasta yang melirik," kata Ilham.

Ia mengaku tidak tahu justru mengapa sampai ada temuan pelanggaran pidana dan kerugian negara dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek tersebut.