Pengelolaan Hutan yang Buruk Berarti Gadaikan Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menilai pentingnya pengelolaan hutan yang sehat dan akuntabel di Indonesia. Untuk itu, proses pengelolaan hutan Indonesia perlu diawasi secara ketat.

"Kalau enggak punya kemampuan mengelola hutan itu kayak menggadaikan negara ini," kata Bambang usai menggelar pertemuan dengan Menteri Kehutanan di KPK, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Dari segi keuangan negara, Bambang menjelaskan, pihaknya sudah merinci kisaran uang negara yang bisa diselamatkan dengan pengelolaan hutan yang baik.

"Misalnya tambang di kawasan hutan lebih dari 15 Triliun. Belum lagi nanti PNBP itu bisa hampir 12 Triliun diselamatkan. Soal renegosiasi penerimaan negara, bisa 167 juta USD," kata Bambang.

Karena itu, KPK menaruh perhatian khusus soal bagaimana pengelolaan hutan yang baik dan sistem pencegahan terhadap potensi kerugian negara. Selain kata BW, sektor kehutanan merupakan salah satu poin penting dalam roadmap KPK.

"Dalam nasional interest (kepentingan Nasional), yaitu Sumber Daya Alam (SDA). Salah satu sda itu kan sektor kehutanan. Kehutanan jadi sangat penting sekali karena jadi salah satu daya tarik Indonesia," kata Bambang.

Rencananya, setelah melakukan kajian terhadap tata kelola sektor kehutanan yang baik, KPK akan merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan untuk dijalankan dan KPK akan mengawasi pelaksanaannya di lapangan.