SBY: Alhamdulillah, Saya Menggunakan Pesawat Kepresidenan

Tribunnews.com, JAKARTA-- Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia, pesawat Boeing Business-Jet 2 seri 737-800NG bakal terbang perdana menjalankan tugas menghantarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rombongan ke Denpasar, Bali, Senin (5/5/2014).

Pesawat seharga Rp 840 miliar itu akan terbang membawa rombongan Presiden SBY dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma pada pukul 13.00 WIB.

Wartawan pun menanyakan kepada Presiden SBY mengenai perasaannya akan terbang perdana dengan pesawat yang operasionalnya ditangani TNI Angkatan Udara dan perawatan diserahkan kepada GMF AeroAsia tersebut.

"Saya belum bisa menjawab, karena belum pernah terbang," ucap SBY sembari tertawa.

Akan tetapi, Presiden SBY bersyukur bahwa selama sepuluh tahun pemerintahannya, hari ini hingga enam bulan kedepan bisa terbang menggunakan pesawat kepresidenan.

Menurut SBY, dengan memakai pesawat kepresidenan, negara jauh bisa menghemat banyak anggaran untuk biaya perjalanan pesawat.

"Satu hal saja, dari sepuluh tahun saya menjadi Presiden, alhamdulillah enam bulan terakhir saya menggunakan pesawat kepresidenan. Yang akhirnya bisa berhemat untuk anggaran kita," tutur SBY.

"Dan semuanya untuk Presiden yang akan datang, yang akan menggantikan saya," ujar SBY sebelum menerima kunjungan Putera Mahkota Brunei Darusalam.

Tak Akan Ganggu 

Sebelumnya, Mensesneg Sudi Silalahi menyampaikan bahwa penerbangan pesawat kepresidenan RI, Boeing Business-Jet 2 seri 737-800NG, tidak akan mengganggu penerbangan komersil.

Namun, TNI Angkatan Udara sebagai operasional pesawat kepresidenan RI menerapkan beberapa SOP pengamanan khusus bila presiden atau wakil presiden menggunakan pesawat tersebut. Di antaranya, lalulintas udara harus steril sebelum pesawat yang ditumpangi RI atau RI 2 tersebut terbang (take off) hingga mendarat (landing).

"Kami sudah sering mengamankan pesawat kepresidenan. Dulu pernah RI 1 dan RI 2. Jadi, sudah ada protapnya, bahwa saat pesawat RI 1 atau RI 2 bergerak, maka 30 menit sebelum take off dan 15 menit setelah pesawat itu landing harus steril dari lalulintas udara," ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahyanto kepada Tribun.

Menurut Hadi, langkah tersebut adalah sebagai pengamanan dan TNI AU akan selalu berkoordinasi dengan otoritas terkait seperti PT Angkasa Pura dalam operasional pesawat kepresidenan.

"Kami lepas di perbatasan negara. Kami anggap sudah aman dan kami hanya lakukan koordinasi dengan pihak terkait di masing-masing negara. Jadi, kami pantau dari Indonesia dengan alat yang ada untuk mendeteksi pergerakan pesawat tersebut," paparnya.

Selain itu, dalam situasi tertentu, pesawat tempur TNI AU juga akan melakukan pengawalan saat pesawat kepresidenan tersebut digunakan oleh RI 1 atau RI 2.