Ketua Forum Silahturahmi DPD Partai Golkar: Wacana Munas Informasi Sesat
Wacana Musyawarah Nasional (Munas) Golkar kembali bergulir untuk menggantikan Ketua Umum Aburizal Bakrie
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana Musyawarah Nasional (Munas) Golkar kembali bergulir untuk menggantikan Ketua Umum Aburizal Bakrie. Hal itu muncul usai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2014.
Namun, wacana tersebut dibantah Ketua Forum Silahturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 Partai Golkar Ridwan Bae. Ia mengatakan DPD 1 Golkar se-Indonesia tetap mengedepankan kebersamaan.
"Itu informasi sesat. Golkar sebagai partai besar dan tua harus memberikan kedewaasaan dalam politik. Tidak akan pernah ada munaslub," ujar Ridwan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (14/7/2014).
Ridwan mengatakan mayoritas DPD W Golkar tidak akan mempercepat Munas. Munas Golkar tetap akan digelar pada 2015. "Bulannya belum tahu," ujarnya.
Menurut Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Tenggara itu, adanya tokoh partai berlambang pohon beringin yang ingin mempercepat munas hanya untuk kepentingan pribadi. "Sehingga melupakan soliditas partai,"imbuhnya.
Ia beralasan adanya kepentingan pribadi dikarenakan anggota DPR mulai dilantik pada bulan Oktober 2014. Kemudian adanya penentuan jabatan Pimpinan DPR, Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan.
"Penentuan jabatan itu adalah kewenangan ketum. Termasuk berkonsultasi dengan pemenang pilpres. Sebaiknya kita bersatu. Perbedaan kita cukup diinternal jangan diluar," tuturnya.
Ia tidak sependapat bila Ical dianggap gagal memimpin Golkar. Ridwan menilai Ical telah berbuat banyak untuk Golkar.
"Pertanyaannya mereka yang mengkritik itu apakah pernah membantu? Baik itu finansial atau keliling menyampaikan visi partai? Ketika Ical berjuang, yang lain tidur, terus kita tidak bisa jadi capres, Ical disalahkan. Itu tidak adil," tuturnya.