Ironi Komitmen Presiden SBY Memunculkan Kontra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok masyarakat sipil menyatakan keputusan pengesahan pilkada tidak langsung oleh DPR merupakan ironi bagi pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut kelompok ini, SBY dalam pidato pembukaan acara High Level Event Open Government Partnership (HLE-OGP) secara lugas menyebut governance dan akuntabilitas sebagai kunci pembangunan.

Tapi, pada saat yang sama, partainya, Partai Demokrat, melakukan walkout dan menjadikan opsi pilkada tidak langsung menang dalam voting Rapat Paripurna DPR.

“Di New York Presiden SBY menyebut pemerintahnya sebagai smart governance yang ditandai dengan inovasi dan membuka ruang partisipasi. Tapi di sisi lain pada akhir masa pemerintahanya meninggalkan pemangkasan ruang partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin melalui pilkada langsung, “ujar perwakilan CSO Indonesia dari Yayasan TIFA, Mickael Bobby Hoelman dalam keterangannya, Jumat (26/9/2014).

Presiden SBY dalam rangkaian kegiatan menghadiri Sidang Umum PBB ke 69, memberikan pidato pembukaan dalam event HLE-OGP, selaku co-chairs iniisatif global untuk pemerintahan terbuka bersama Meksiko.

OGP merupakan inisiatif global, beranggotakan 67 negara, di mana Indonesia menjadi salah satu penggagas, yang mempromosikan prinsip pemerintahan terbuka sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hal senada juga disampaikan Ahmad Faisol, MediaLink, perwakilan CSO lainnya. Menurutnya, peristiwa ini menunjukkan komitmen SBY dalam mendorong inisiatif pemerintahan terbuka maupun inisiatif internasional lainnya hanya menjadi lips service, tidak disertai tindakan nyata.

“Ini merupakan legacy buruk yang ditinggalkan SBY, sekaligus tantangan bagi Pemerintah Jokowi. Alternatif bagi Jokowi menghadapi langkah parlemen adalah dengan memperkuat partisipasi masyarakat sehingga dapat mempertahankan dukungan terhadapnya. OGP dapat menjadi salah satu platform yang dapat dimanfaatkan Jokowi untuk membuka ruang partisipasi publik, “ tambah Faisol.

Perwakilan CSO lainnya, M Ilham Saenong dari TII, menyoroti implementasi OGP di Pemerintahan SBY yang tidak maksimal. Menurutnya implementasi OGP di Indonesia tidak memadai karena tidak pernah menjadi mainstream dan kebijakan dalam pemerintahan.

“Pengesahan pilkada tidak langsung oleh DPR dan sikap Partai Demokrat merupakan ironi, karena di satu sisi membanggakan upaya peningkatan partisipasi, tapi di sisi lain membiarkan partainya memberangus partisipasi politik melalaui Pilkada. “ tambah Ilham.

DPR, dalam sidang Paripurna pagi tadi mengesahkan pemiliha kepala daerah (pilkada) oleh DPRD melalui voting yang diwarnai sikap Walk Out Fraksi Partai Demokrat. Sikap Fraksi Demokrat ini menjadi penyebab kemenangan pihak yang mengusung pemilihan tidak langsung.