Pengamat: Pemilihan Ketua MPR Lewat Musyawarah Mufakat Lebih Baik
Menurutnya, MPR merupakan simbol dari kerakyatan yang tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak yang memiliki kepentingan bagi koalisi atau parpol.
Editor:
Rendy Sadikin
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Komite pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow menilai saat memutuskan pimpinan MPR yang akan berlangsung nanti, dapat ditentukan secara musyarawah mufakat bukan voting.
"Jadi pemilihan ketua MPR dengan musyawarah mufakat lebih baik, jika melalui voting. Karena semua kelompok itu dapat mewakili kedudukannya di MPR. Jadi pihak-pihak yang oposisi ada, propemerintah ada, dan DPD juga ada," jelas Jeirry kepada Tribunnews.com di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Senin (6/10/2014).
Menurutnya, MPR merupakan simbol dari kerakyatan yang tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak yang memiliki kepentingan bagi koalisi atau partai politiknya sendiri.
"Sedangkan pemilihan melalui voting, kemungkinan tidak akan memberikan kesempatan bagi koalisi dari Indonesia Hebat bersuara. Alhasil, mereka (KMP) dapat ambil semua pimpinan di parlemen untuk kepentingannya sendiri," ujar Jeirry.
Alhasil, lanjut Jeirry, hal ini akan berbahaya karena agenda-agenda MPR nanti hanya ada satu kepentinan. Sedangkan Jeirry menilai, jika agenda-agenda yang dilakukan KMP, merupakan agenda yang tidak demokratis dan justru berlawanan dengan aspirasi rakyat.
Sebelumnya, sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR diagendakan malam ini pukul 19.30 WIB. Namun sidang paripurna tersebut ditunda hingga besok, Selasa (7/10/2014) pukul 10.00 WIB. Pasalnya, DPD meminta waktu untuk memutuskan satu nama yang akan diusulkan menjadi MPR.
