Bara JP akan Hadang Peserta Bali Democracy Forum

Tribunnews.com, JAKARTA - Bali Democracy Forum (BDF) tidak layak lagi dilaksanakan, sebab penggagas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menjadi tokoh dunia 2014 yang memberangus hak demokrasi rakyat. Ketika dunia hendak lebih maju dalam demokrasi, SBY justru merampak hak rakyat.

 "Sebagai penyokong demokrasi, kami tidak boleh membiarkan BDF berlangsung. Kami akan unjuk rasa menghadang para peserta, supaya mereka langsung angkat koper dan meninggalkan arena," ujar Syafti Hidayat, Ketua DPP Bidang Aksi, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Jakarta Kamis (9/10/2014).

 Syafti mengatakan, SBY harus dilihat sebagai sosok yang dalam kapasitasnya sebagai presiden/pemerintah, menjadi pihak yang mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) kepada DPR, agar Pilkada diubah dari Pilkada langsung menjadi Pilkada via DPRD.

 Kemudian, adalah SBY juga yang memerintahkan "serdadu Demokrat" agar meninggalkan sidang paripurna DPRD, sehingga kelompok pendukung Pilkada via DPRD menang telak. "Penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) hanya membuktikan SBY memang raja munafik," tegasnya.

 Bara JP mengingatkan, penerbitan Perppu oleh SBY jangan dipandang sebagai bukti bahwa dia menyelesali inkonsistensi dalam melindungi hak politik rakyat, justru menjadi bukti bahwa SBY hendak menjadi pahlawan kesiangan.

 "Tanpa Perppu, UU Pilkada via DPRD pasti batal di meja Mahkamah Konsitutusi (MK), maka SBY jangan merasa berjasa," tegasnya. Hal itu sudah terlihat, MK masih memeriksa pengaduan terhadap UU itu.

 Dengan kesemua dosa demokrasi SBY, maka BDF tidak relevan dilaksanakan. Indonesia malah akan bertambah malu, ada forum demokrasi semacam BDF yang diadakan perampas hak politik rakyat. (dd)