Rekomendasi Politik Mubes Pemuda Pancasila kepada Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM- Musyawarah Besar Pemuda Pancasila (PP) yang berakhir tanggal 8 November 2014 di kota Batu, Malang, telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Rekomendasi itu terbagi secara internal dan eksternal yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional dibacakan oleh Pimpinan Sidang Pleno, Zikrullah Ibna didampingi 2 anggotanya, Toncy Amsyamsumm, dan Abdullah Khalik  pada Sabtu (8/11).

Menurut Zikrullah, secara internal, hasil pembahasan Komisi C merekomendasikan kepada MUBES IX agar menetapkan AD/ART lembaga-lembaga di tingkat majelis.

Kedua, untuk membentuk lembaga politik Pemuda Pancasila di seluruh jenjang Majelis dan ketiga, untuk menerbitkan buku sejarah dan dinamika perjalanan Pemuda Pancasila.

Adapun rekomendasi eksternal di bidang ekonomi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila mendesak kepada eksekutif dan legislatif untuk memberikan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan sektor ketahanan pangan, sumber daya alam, ketahanan energi dan mineral.

Dengan mengkaji ulang secara komprehensif dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional.

Pada rekomendadi Ideologi Politik, PP mendesak kepada eksekutif dan legislatif  agar mengembalikan konstitusi negara Republik Indonesia sesuai naskah asli UUD 1945.

PP juga mendesak kepada eksekutif dan legislatif untuk melakukan kajian yang komprehensif tentang sistem pemilihan umum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan nilai nilai budaya  bangsa Indonesia.

Di bidang Sosial Budaya, PP  mendesak kepada eksekutif dan legislatif untuk mendukung penuh seluruh kebijakan dalam seluruh kegiatan gerakan kebudayaan yang bernafaskan Pancasila diseluruh lapisan masyarakat.

Sementara di bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional, Ormas PP mendesak kepada eksekutif dan legislatif meningkatkan anggaran belanja alutsista yang lebih modern bertumpu pada industri dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan POLRI.

“Kami mendesak kepada eksekutif dan legislatif meningkatkan kemampuan intelegen dan kemampuan pertahanan pada batas wilayah NKRI,” pungkas Zikrullah    

Ormas PP utnuk bidang Hukum dan HAM, mendesak kepada eksekutif dan legislatif bahwa korupsi akan berujung pada runtuhnya ketahanan nasional dan menyengsarakan kehidupan masyarakat.

“Pelaku kejahatan korupsi harus ditindak secara khusus, tegas tanpa pandang bulu dan diperlakukan sebagai musuh Negara dan masyarakat, di vonis seberat-beratnya untuk menghasilkan efek jera dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, pungkasnya disambut applause ribuan peserta Mubes.