Kepala Daerah Pilih Sendiri Wakilnya

Laporan wartawan Warta Kota Budi Malau
TRIBUNNEWS.COM, DEPOK-Pilkada serentak di delapan provinsi dan 197 kabupaten/kota di paruh kedua 2015, hanya akan menawarkan calon-calon gubernur dan bupati/wali kota. Sedangkan pemilihan wakil gubernur/bupati/wali kota, akan dilakukan oleh kepala daerah terpilih.

Pemilihan wakil gubernur bukan lewat pemilu ataupun pemilihan di DPRD sudah terjadi di DKI Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama yang dilantik menjadi Gubernur oleh Presiden Joko Widodo, 19 November lalu, memilih sendiri wakil gubernurnya.

Pemilihan wakil oleh kepala daerah terpilih merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau Perppu Pilkada dan Perppu No 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua perppu itu disahkan di pengujung kekuasaan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok, Jawa Barat, Titik Nurhayati, menjelaskan bahwa pilkada Kota Depok akan dilaksanakan tahun 2018 bersama ratusan daerah lain di Indonesia. Sedangkan, masa tugas Wali Kota Depok yang sekarang, Nur Mahmudi Ismail, akan berakhir awal 2016. Artinya, selama 2016 hingga 2018, Kota Depok akan dipimpin oleh pelaksana tugas (plt) wali kota.

Titik menjelaskan, KPU perlu melakukan sosialisasi intensif kepada pemangku para pimpinan parpol, Badan Pengawas Pemilu, pemkot, muspida, dan yang lainnya. Menurut Titik, ada beberapa perbedaan pada pilkada terdahulu dan pilkada berdasarkan Perppu No 1 tahun 2014.

Salah satu perbedaan adalah tentang calon kepala. "Di perppu itu tidak ada paket pasangan calon kepala daerah, yang ada hanya calon wali kota saja," katanya.

Pada pilkada terdahulu, calon yang diusung oleh parpol terdiri atas calon gubernur/bupati/wali kota beserta calon wakil gubernur/bupati/wali kota. Pemilihan wakil kepala daerah bisa sangat menguras waktu serta tenaga dan bisa juga biaya. "Wakil wali kota diusulkan oleh wali kota terpilih ke mendagri melalui gubernur," ujar Titik di Depok, Rabu (26/12).

Sedangkan wakil gubernur diajukan oleh gubernur terpilih kepada presiden melalui mendagri. Hal ini pula yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama untuk mengisi kursi wakil gubernur setelah dirinya resmi menggantikan Joko Widodo yang mundur dari jabatan Gubernur DKI karena terpilih sebagai presiden.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa hingga tahun 2018, ada dua gelombang pilkada serentak. Gelombang pertama adalah pilkada tahun 2015 bagi daerah yang memang harus pilkada pada tahun itu dan daerah yang mestinya pilkada tahun 2014 namun tak bisa dilaksanakan karena berbarengan dengan pemilu nasional.

Sedangkan gelombang kedua pilkada serentak dilaksanakan tahun 2018 bagi 245 daerah. Pilkada tahun 2018 dilaksanakan bagi daerah yang mestinya melaksanakan pilkada tahun 2016-2018. Untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis di tahun 2016 dan 2017, pemerintah akan menunjuk pelaksana tugas untuk memimpin daerah tersebut hingga memiliki  kepala daerah definitif.

"Karena masa jabatan wali Kota Depok saat ini berakhir Januari 2016, maka sesuai pasal di perppu tersebut, pilkada Depok akan digelar tahun 2018 serentak dengan beberapa daerah lain," ujar Titik.

Hal lain yang perlu disosialisasikan adalah, bakal calon yang diusulkan oleh satu ataupun gabungan parpol, harus melalui mekanisme uji publik. Karena itu, akan dibentuk panitia khusus uji publik beranggotakan lima orang yang terdiri atas dua tokoh masyarakat, dua akademisi, dan satu anggota KPU daerah.

8 Provinsi yang Menggelar Pilkada Tahun 2015:

1. Kalimantan Utara
2. Jambi
3. Kalimantan Tengah
4. Kalimantan Selatan
5. Sumatera Barat
6. Kepulauan Riau
7. Sulawesi Utara
8. Bengkulu

197 Kabupaten/Kota yang Menggelar Pilkada 2015

Provinsi Sumatera Utara
1. Kota Medan
2. Kab. Serdang Bedagai
3. Kab. Tapanuli Selatan
4. Kab. Toba Samosir
5. Kota Binjai
6. Kab. Labuhan Batu
7. Kab. Asahan
8. Kota Sibolga
9. Kab. Pakpak Barat
10. Kab. Humbang Hasundutan
11. Kab. Samosir
12. Kota Pematang Siantar
13. Kab. Simalungun
14. Kab. Labuhanbatu Utara

Provinsi Sumatera Barat
 15. Kab. Solok
16. Kab. Dharmasraya
17. Kota Bukit Tinggi
18. Kab. Solok Selatan
19. Kab. Pasaman Barat
20. Kab. Pasaman
21. Kota Solok
22. Kab. Pesisir Selatan
23. Kab. Sijunjung
24. Kab. Tanah Datar
25. Kab. Padang Pariaman
26. Kab. Agam
27. Kab. Lima Puluh Kota

Provinsi Riau
28. Kab. Kep. Meranti
29. Kab. Indragiri Hulu
30. Kab. Bengkalis
31. Kota Dumai

Provinsi Sumatera Selatan
32. Kab. Penungkal Arab Lematang Ilir
33. Kab. Musirawas Utara
34. Kab. Ogan Komering Hulu
35. Kab. Ogan Ilir
36. Kab OKU Selatan
37. Kab. OKU Timur
38. Kab. Musi Rawas

Provinsi Bengkulu
39. Kab. Muko-muko
40. Kab. Seluma
41. Kab. Kepahiang
42. Kab. Lebong
43. Kab. Bengkulu Selatan
44. Kab. Rejang Lebong

Provinsi Lampung
45. Kab. Pesisir Barat
46. Kab. Lampung Selatan
 47. Kota Metro
48. Kab. Way Kanan
49. Kab. Lampung Timur
50. Kab. Pesawaran
51. Kab. Bandar Lampung
52. Kab. Lampung Tengah

Provinsi Kepulaian Bangka Belitung
53. Kab. Bangka Selatan
54. Kab. Belitung Timur
55. Kab. Bangka Tengah
56. Kab. Bangka Barat

Provinsi Kepulauan Riau
57. Kab. Kepualaun Anambas
58. Kab. Bintan
59. Kab. Lingga

Provinsi Jawa Barat
60. Kab. Pangandaran
61. Kab. Sukabumi
62. Kab. Indramayu
63. Kab. Bandung
64. Kab. Karawang

Provinsi Jawa Tengah
65. Kota Semarang
66. Kab. Rembang
67. Kab. Kebumen
68. Kab. Purbalingga
69. Kota Surakarta
70. Kab. Boyolali
71. Kota Pekalongan
72. Kab. Blora
73. Kab. Kendal
74. Kota Magelang
75. Kab. Sukoharjo
76. Kab. Semarang
77. Kab. Wonosobo
78. Kab. Purworejo
 79. Kab. Wonogiri
80. Kab. Klaten

Provinsi DI Yogyakarta
81. Kab. Bantul
82. Kab. Gunung Kidul
83. Kab. Sleman

Provinsi Jawa Timur
84. Kab. Ngawi
85. Kota Blitar
86. Kab. Lamongan
87. Kab. Jember
88. Kab. Ponorogo
89. Kab. Kediri
90. Kab. Situbondo
91. Kab. Gresik
92. Kota Surabaya
93. Kab. Trenggalek
94. Kota Pasuruan
95. Kab. Mjokerto
96. Kab. Sumenep
97. Kab. Banyuwangi
98. Kab. Malang
99 Kab. Sidoarjo

Provinsi Banten
100. Kota Cilegon
101. Kab. Serang

Provinsi Bali
102. Kab. Karang Asem
103. Kab. Badung
104. Kab. Bangli
105. Kab. Tabanan
106. Kota Denpasar

Provinsi NTB
108. Kab. Lombok Utara
109. Kab. Bima
 110. Kota Mataram
111. Kab. Sumbawa Barat
112. Kab. Dompu
113. Kab. Lombok Tengah

Provinsi NTT
114. Kab. Malaka
115. Kab. Belu
116. Kab. Manggarai Barat
117. Kab. Sumba Timur
118. Kab. Manggarai
119. Kab. Ngada
120. Kab. Sumba Barat
121. Kab. Timor Tengah Utara

Provinsi Kalimantan Barat
122. Kab. Kapuas Hulu
123. Kab. Bengkayang
124. Kab. Sekadau
125. Kab. Melawi
126. Kab. Sintang
127. Kab. Ketapang

Provinsi Kalimantan Tengah
128. Kab. Kotawaringin Timur

Provinsi Kalimantan Selatan
129. Kab. Banjar Selatan
130. Kab. Kota Baru
131. Kota Banjarbaru
132. Kota Banjarmasin
133. Kab. Balangan
134. Kab. Hulu Sungai Tengah
135. Kab. Tanah Bumbu

Provinsi Kalimantan Timur
136. Kab. Mahakam Ulu
137. Kab. Kutai Kartanegara
138. Kab. Paser
139. Kab. Berau
 140. Kota Samarinda

Provinsi Kalimantan Utara
141. Kab. Tana Tidung
142. Kab. Bulungan

Provinsi Sulawesi Utara
143. Kab. Bolmong Timur
144. Kab. Minahsa Utara
145. Kota Manda
146. Kab. Minahasa Selatan
147. Kab. Balmong Selatan

Provinsi Sulawesi Tengah
148. Kab. Banggai Laut
149. Morowali Utara
150. Kab. Tojo Una Una
151. Kab. Poso
152. Kab. Tolitoli
153. Kota Palu
154. Kab. Sigi

Provinsi Sulawesi Selatan
155. Kab. Pangkajene Kep.
156. Kab. Barru
157. Kab. Moros
158. Kab. Gowa
159. Kab. Luwu Timur
160. Kab. Tana Toraja
161. Kab. Kepulauan Selayar
162. Kab. Soppeng
163. Kab. Luwu Utara
164. Kab. Bulukumba

Provinsi Sulawesi Tenggara
165. Kab. Kolaka Timur
166. Kab. Buton Utara
167. Kab. Konawe Selatan
168. Kab. Muna
169. Kab. Konawe Kepulauan
 170. Kab. Muna Barat
171. Kab. Buton Selatan
172. Kab. Buton Tengah
173. Kab. Gorontalo
174. Kab. Bone Bolango
175. Kab. Pohuwato

Provinsi Sulawesi Barat
176. Kab. Mamuju tengah
177. Kab. Mamuju Utara
178. Kab. Mamuju

Provinsi Maluku
179. Kab. Seram Bagian Barat
180. Kab. Kepulauan Aru

Provinsi Maluku Utara
181. Kab. Pulau Taliabu
182. Kota Ternate
183 Kab. Halmahera Timur
184. Kab. Kepulauan Sula
185. Kab. Halmahera Utara
186. Kota Tidore Kepulauan

Provinsi Papua
187. Kab. Nabire
188. Kab. Asmat
189. Kab. Keerom
190. Kab. Warofen

Provinsi Papua Barat
191. Kab. Pegunungan Arfak
192. Kab. Manokwari Selatan
193. Kab. Sorong Selatan
194. Kab. Raja Ampat
195. Kab. Kaimana
196. Kab. Teluk Bintuni
197. Kab. Fakfak
Sumber: KPU