Breaking News:

Prahara Partai Golkar

Pengamat: Golkar Harus Rapatkan Barisan Agar Tidak Seperti PPP

Menurutnya, Golkar harus merapatkan barisan agar pihak ketiga tidak mampu mengintervensi.

Editor: Rendy Sadikin
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono di dampingi Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorrys Raweyai menenangkan massa yang bentrok di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2014). Agung meminta nama besar Golkar tetap dijaga dan tidak ada yang terpancing dengan provokasi dari kelompok tertentu. WARTA KOTA/HENRY LAPULALAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago menilai prahara di Partai Golkar tak lepas dari campur tangan pihak ketiga.

Menurutnya, Golkar harus merapatkan barisan agar pihak ketiga tidak mampu mengintervensi. "Kalau Golkar terlambat sedikit saja merapatkan syaf atau barisan, bukan tidak mungkin nasib Golkar akan sama tragisnya dengam partai rumah besar umat Islam yaitu PPP," kata Pangi melalui pesan singkatnya, Kamis (27/11/2014).

Pangi menuturkan, dirinya menyoroti pemerintahan Jokowi sudah dua kali melakukan blunder dalam menengahi permasalahan partai politik di Indonesia.

Pertama intervensi dan ikut campur urusan rumah tangga PPP dengan adanya keputusan Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy.

"Padahal kasus masih dalam penanganan mahkamah partai dan belum ada rekomendasi Mahkamah partai, kok baru tiga hari jadi Menteri, dia (Yasonna Laoly) sudah mengeluarkan keputusan mengesahkan kepengurusan Romi, sehingga banyak menjadi tanda tanya besar sampai sekarang," tuturnya.

Pangi menuturkan, blunder kedua pemerintahan Jokowi adalah campur tangan terhadap rumah tangga Golkar karena meminta Polri untuk tidak memberikan izin Munas di Bali.

Menurutnya, ini sejarah dan pengalaman baru yang dimiliki bangsa kita. Belum pernah terjadi Polri tak mengizinkan Munas, aneh bin ajaib sikap Polri dan Menkopolhukam.

"Sekarang pemerintah kembali terkesan melakukan intervensi dan campur tangan terhadap problem internal Golkar. Sunguh sangat disayangkan," katanya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved