Jokowi Harus Pastikan Kualitas Ibu di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peringatan hari ibu yang jatuh pada 22 Desember semestinya menjadi momentum bagi pemerintahan Joko Widodo untuk memastikan kualitas ibu di Indonesia. Demikian dikatakan Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati melalui pesan singkat, Senin (22/12/2014).

Okky menyebut target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 semestinya dapat terlaksana dengan baik di pemerintahan Jokowi. Target penurunan angka kematian anak yang ditargetkan mengurangi dua per tiga rasio kematian anak balita serta meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu.

"Pemerintahan Jokowi harus memastikan target MDGs pada 2015 harus tercapai dengan baik," kata Politisi PPP itu.

MDGs juga mendorong adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Okky mengatakan hal tersebut harus diterjemahkan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi.

Menurut Okky, gagasan pengurangan jam kerja oleh pemerintahan Jokowi untuk kaum perempuan tampak memang memihak pada kaum ibu.

"Namun, diam-diam ide tersebut memukul mundur praktik kesetaraan gender. Yang dikesankan, urusan mendidik anak adalah hanya menjadi tanggungjawab ibu," tuturnya.

Ia menyarankan, jika ada niat memberi previlige kepada perempuan, lebih baik pemerintah menambah alokasi cuti kepada perempuan. Bukan mengurangi jam kerja yang justru akan menutup peluang bagi para ibu profesional menduduki posisi yang setara dengan para laki-laki di tempat kerja.

"Bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia pada tahun 2020-2030 harus dari sekarang dipersiapkan oleh pemerintah," katanya.

Salah satu cara untuk memastikan bonus demografi dengan memastikan kesehatan para ibu. Peran ibu dalam menyiapkan generasi ke depan memiliki peran yang sangat vital.

"Ancaman bonus demografi seperti HIV/AIDS, narkoba dan miras harus diantisipasi serius oleh pemerintah," katanya.

Okky juga mengingatkan amanat konstitusi dalam menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kenyataannya, kaum perempuan justru paling banyak menjadi korban.

"Seperti yang menimpa Asisten Rumah Tangga (ART), Tenaga Kerja Wanita (TKW) hingga praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fakta di lapangan ini harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum," ungkapnya.