Penangkapan Bambang Widjojanto

Menko Polhukam Bantah Jokowi Tegur Keras Samad dan Badrodin

Tedjo mengatakan dalam pertemuan kemarin Presiden hanya menyampaikan perlunya komunikasi yang baik antara KPK dengan Polri.

Menko Polhukam Bantah Jokowi Tegur Keras Samad dan Badrodin
Warta Kota/Alex Suban
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jaksa Agung, HM Prasetyo, dan Wakapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti (depan, kiri ke kanan) memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah terkait penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, di teras Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Presiden meminta pada institusi Polri dan KPK untuk memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada. (Warta Kota/Alex Suban) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno membantah bahwa Presiden Joko Widodo menegur keras Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti di Istana Bogor, Jumat (23/1/2015) kemarin.

"Itu tidak benar, beliau katakan tegas itu tadi," ujar Tedjo di Istana Begara, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).

Tedjo mengatakan dalam pertemuan kemarin Presiden hanya menyampaikan perlunya komunikasi yang baik antara KPK dengan Polri.

"Artinya kan kedua-duanya nih ya, tolong bisa komunikasi dengan baik. Ini karena apa? Komunikasinya sudah terputus antara KPK, Polri dan Jaksa, dulu ada MoU, tapi saat ini terputus, jadi kami ingin giatkan komunikasi antara KPK, Polri dan Jaksa agung." ujar Tedjo.

Seperti diberitakan sebelumnya, beredar pesan terusan di layanan Blackberry Messenger yang isinya menjelaskan suasana Presiden Joko Widodo yang marah terhadap Ketua KPK dan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti.

Dalam pesan tersebut, Jokowi mengatakan KPK jangan merasa seperti manusia setengah dewa yang tidak bisa disentuh dan tidak mau tunduk kepada perintah Kepala Negara.

Hal itu lantaran Abraham Samad menolak menjelaskan ke Jokowi sebagai Kepala Negara soal kesalahan apa saja yang dilakukan oleh Komjen BG sehingga dinyatakan sebagai tersangka.

Kemudian terhadap Wakapolri, Jokowi mengatakan jangan mentang-mentang Kepolisian punya pasukan dan punya senjata serta ada dibawah Presiden lantas para Jenderal dibawah Kabareskrim dan dibawah Kapolri bisa bertindak seenaknya menangkap Pimpinan Lembaga Tinggi Negara tanpa pemberitahuan kepada Kapolri, apalagi terhadap Presiden.

Itu jelas melanggar tatanan kenegaraan kita. Kalau para oknum Jenderal itu saya tindak, pasti akan menimbulkan kemerosotan moral dikalangan kepolisian.Apakah Kepolisian tidak menyadari kalau Pengawal Pimpinan KPK itu dari TNI AD?

Bisa dibayangkan kalau ada tindakan balasan dari para Pengawal tersebut, bisa kacau negara ini. Kasus ini menjadi alasan kuat untuk meletakkan Kepolisian dibawah Kementerian, bisa Kementerian Dalam Negeri.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved