Agung Beri Sinyal Bakal Rombak Fraksi Partai Golkar di DPR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar hasil keputusan Mahkamah Partai Agung Laksono mengatakan, pihaknya tak menutup kemungkinan bakal merombak kepengurusan Fraksi Golkar DPR RI.

"Sesuai kewenangan DPP, instrumen fraksi di parlemen adalah kepanjangan tangan DPP, dan bila dipandang perlu kami akan lakukan perbaikan," kata Agung di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (3/3/2015).

Diketahui, Agung Laksono sebagai Ketua Umum versi Munas Ancol dinilai oleh dua Majelis mahkamah partai Golkar Djasri Marin dan Andi Mattalata lebih berjalan demokratis.

Djasri melihat adanya waktu yang berhimpitan antara munas Golkar dengan suksesi kepemimpinan nasional menghadirkan pemikiran bias dan mempengaruhi independensi partai berlambang pohon beringin itu.

Ia menuturkan kepemimpinan DPP Golkar harus memiliki persiapan agenda nasional selambatnya Oktober 2016. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan pemilu legislatif dan Presiden 2019. Djasri menuturkan Munas Bali dengan ketua umum terpilih secara aklamasi namun prosesnya dirasakan tidak demokratis, tidak transparan dan tidak aspiratif.

"Munas Golkar di Ancol, Jakarta berlangsung dengan demokratis, aspiratif, transparan terbukti yang diikuti demokratis yang terbuka para calon. Maka diktum dan permohonan aquo sebagai berikut," kata Djasri.

Keputusannya‎, mengabulkan permohonan pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol dibawah kepemimpinan Agung Laksono

"Dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar hasil Munas Bali secara selektif memenuhi kriteria, loyalitas dan tidak tercela," tuturnya.

Akibatnya, putusan Mahkamah Partai mengubah sikap politik Golkar. Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR yang saat ini diduduki kubu Ical pun terancam digeser lantaran memiliki peran penting demi kelangsungan kepungurusan partai kubu Agung.