KNPI Sebut Pemerintah Prorakyat dengan Menjaga Stabilitas Harga BBM

Ringkasan Berita:

• Ketua KNPI Muhammad Ryano Panjaitan mengapresiasi kebijakan pemerintah menjaga harga BBM di tengah krisis global.
• Ia menilai langkah tersebut pro-rakyat, menjaga daya beli, serta menunjukkan komitmen pemerintah melindungi masyarakat luas.
• Ryano juga menyoroti program pemerintah dan mengajak evaluasi bersama tanpa mengganggu stabilitas nasional Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Panjaitan, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadapi dampak krisis geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait kebijakan energi nasional.

Apresiasi itu disampaikan Ryano saat melakukan silaturahmi jajaran DPP KNPI dengan Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Ryano menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia merupakan kebijakan yang berani dan berpihak kepada rakyat.

“Di tengah goncangan geopolitik global dan krisis minyak dunia, pemerintah memilih untuk tetap menjaga harga BBM. Ini adalah kebijakan yang sangat pro-rakyat,” kata Ryano dalam keterangannya.

Menurut dia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi akibat krisis global.

Ryano menyebut, pemerintah tidak menginginkan masyarakat terbebani oleh kenaikan harga energi yang berpotensi menekan daya beli.

Ia membandingkan kebijakan Indonesia dengan sejumlah negara lain di kawasan yang telah lebih dulu menaikkan harga BBM sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia.

“Indonesia justru tetap mampu menjaga stabilitas harga BBM hingga saat ini, bahkan menjamin ketersediaan pasokan untuk beberapa bulan ke depan,” ujarnya.

Selain sektor energi, Ryano juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai memiliki dampak positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Program seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih disebut sebagai upaya konkret pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Baca juga: Penyaluran BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran, Jatah Mobil Pribadi Diusulkan Dihapus

Namun demikian, Ryano mengakui masih terdapat kekurangan dalam implementasi teknis di lapangan.

Ia menilai kekurangan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, bukan alasan untuk mendiskreditkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

“Kita bisa sama-sama membenahi dan melengkapi kekurangan yang ada agar ke depan tidak merugikan masyarakat,” kata dia.

Ryano juga mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tidak berkembang menjadi sikap reaktif yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Menurut dia, menjaga persatuan dan optimisme menjadi kunci agar Indonesia mampu bertahan di tengah tekanan krisis global.