Opini
Sudah Waktunya KIH Tanpa PDIP
Secara etik dan moral Presiden wajib memberikan penjelasan tentang alasan apa saja Presiden tidak jadi melantik seorang Calon Kapolri.
Mengenai perlunya PDIP ditinggalkan dari KIH, hal tersebut mengingatkan kita ketika Munas Partai Hanura di Solo pada bulan Februari 2015 yang lalu, dimana di hadapan Presiden Jokowi dan para Pimpinan Koalisi KIH ( ada Megawati Soekarnoputri, Muhaimin Iskandar, Surya Palloh dll. dan dari KMP ada Anis Matta, Nurdin Halid, Akbar Tanjung dll., yang hadir sebagai undangan, Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura dalam pidato pembukaan Munas menyampaikan fakta tentang berbagai konflik yang muncul diawal Pemerintahan Jokowi-JK, dimana terjadi konflik antar Lembaga Negara, antar Pimpinan Lembaga Negara, antara Pimpinan Parpol dan antar Fraksi-Fraksi di DPR-RI dan antar sesama warga masyarakat, merupakan kondisi real yang sangat mengancam keutuhan bangsa saat ini.
Oleh karena itu maka saatnya mari kita tinggalkan KIH dan KMP dan mari bersama-sama kita melebur diri dalam satu kolalisi besar yaitu "Koalisi Kebangsaan" demi "Merah Putih" menuju "Indonesia Hebat", dengan tetap kritis, mengontrol pemerintah dan kawal Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK sampai akhir masa 5 tahun kepemimpinan.
Demi masa depan bangsa yang lebih baik, gagasan Koalisi Kebangsaan ini sungguh ideal dan bisa diwujudkan, karena Koalisi Kebangsaan ini tidak akan meninggalkan daya kontrol dan kritis terhadap pemerintah, serta tetap mengawal secara bersama pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Tentu pilihan ini menuntut sikap negarawan yang kuat dari setiap pimpinan Partai, termasuk harus mampu melepaskan ego masing-masing Partai demi mewujudkan satu Koalisi Besar sebagai rumah bersama yaitu "Koalisi Kebangsaan" demi tetap berkibar Merah Putih menuju Indonesia Yang Hebat sebagai cita-cita brsama.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/hut-ke-3-partai-nasdem_20141112_015714.jpg)