Kamis, 9 April 2026

Ibas: Soal Utang IMF, Apakah Pak Jokowi Keliru Mendapat Informasi?

Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo tidak salah berpendapat terkait utang IMF, sebelum mendapatkan informasi yang akurat.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi keynote speaker pada Konferensi Parlemen Asia Afrika (KPAA) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2015). Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pembicara pertama pada Konferensi Parlemen Asia Afrika. Pada pemaparannya SBY memfokuskan pada kemiskinan, pembangunan, dan kekuatan internasional di antar negara di Asia Afrika. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo tidak salah berpendapat terkait utang IMF, sebelum mendapatkan informasi yang akurat.

"Apakah pak Jokowi keliru mendapatkan informasi? Polemik mengenai utang IMF sudah sangat jelas diselesaikan di era Presiden SBY Indonesia sudah melunasi semua utang kepada IMF pada tahun 2006 lalu, lebih cepat empat tahun dari jadwal pelunasan yang ditetapkan," kata Ibas sapaan akrabnya lewat Twitter, Selasa (28/4/2015).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini mengatakan, pemerintah saat ini seharusnya tidak perlu khawatir terkait utang IMF. Pasalnya beban utang IMF tersebut sudah dilunasi indonesia saat masa pemerintahan Presiden SBY.

Lebih lanjut Ibas mengatakan, utang Indonesia ke IMF yang keseluruhannya berjumlah 9,1 miliar dolar AS,atau senilai Rp 117 triliun telah dilunasi saat SBY menjabat.

"Saya berharap tidak ada kesan seolah-olah pemerintahan Jokowi terbebani utang IMF pemerintahan sebelumnya. Justru seharusnya pemerintahan Jokowi berterima kasih karena utang IMF telah dilunasi bahkan ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan menjadi bagian ekonomi dunia," katanya.

Menurutnya, alasan SBY mempercepat pelunasan utang IMF itu.

"Saat SBY menjabat, ekonomi Indonesia tumbuh relatif tinggi, sektor riil bertumbuh, fiskal aman dan cadangan devisa kuat," katanya.

Dengan demikian, Indonesia tidak lagi didikte dan minta persetujuan kepada IMF dan negara-negara donor (CGI) dalam pengelolaan ekonomi, termasuk penyusunan APBN.

"Jadi berkat pemerintahan SBY lah, rakyat Indonesia tidak lagi berhutang kepada IMF dan juga bebas dari trauma masa lalu, sehingga bisa lebih berdaulat menentukan perekonomiannya sendiri," kata Ibas.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved