Noegroho Djajoesman Apresiasi Kinerja Kapolri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Sesepuh Polri Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman mengapresiasi kinerja Kapolri Badrodin Haiti meski baru memimpin dalam hitungan bulan. Menurutnya, korps Bhayangkara, kini  tampil lebih garang dalam mengungkap kasus besar seperti kasus Kondensat, korupsi Stadion Gedebage Jabar, hingga prostitusi online.

"Saya rasa tidak aneh karena polisi selalu mengikuti perkembangan situasi sehingga perlu diantisipasi secepatnya. Semua langkah Polri ini merupakan kebijaksanaan Kapolri," ujar Noegroho dalam pernyataannya kepada tribunnews.com, Senin (1/6/2015).

Kejutan dari Polri ini, menurutnya, sekaligus menepis keraguan publik yang tadinya menyangka ada matahari kembar antara Kapolri Komjen Badrodin Haiti dan Wakapolri Komjen Budi Gunawan.

"Faktanya kan sekarang Pak Badrodin adalah Kapolri dan Pak Budi Gunawan adalah Wakapolri. Saya yakin, Pak Budi Gunawan tidak mempermasalahkan batal menjadi Kapolri. Ini membuktikan juga Pak Budi Gunawan bersikap legowo. Jangan kita berprasangka dari sisi luar saja, tetapi hendaknya kita dapat menilai secara tenang dan senantiasa berpikir positif," jelas Noegroho.

Dengan kondisi reformasi, Nugroho yang tak lain mantan Kapolda Metro Jaya ini merasa Polri perlu kedekatan dan dukungan politik dari seluruh parpol."Tapi harus dijaga agar Polri tetap independen. Itu akan menjawab suara-suara negatif yang beredar sekaligus memperlihatkan bahwa Polri benar-benar polisi rakyat," ia memastikan.

Ia menyayangkan image Polri di masyarakat yang masih tercoreng oleh tindak-tanduk Kabareskrim Budi Waseso yang kontroversial. "Polisi berbuat, dianggap salah. Tidak berbuat, salah juga. Seharusnya kita mengapresiasi apa yang dilakukan Polri saat ini yang mungkin pada waktu lampau langkah-langkah tersebut tidak pernah dilakukan. Sekali lagi, marilah kita berpikir secara positif saja dan tidak perlu dipolitisir," harapnya.

Dirinya kemudian berharap agar keengganan Buwas menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) ke KPK jangan dikaitkan dengan citra Polri.

"Saya rasa bukan tidak mau. Tapi karena kesibukan, baik di kantor maupun luar daerah maka penyampaian LHKPN agak terlambat. Apa hubungannya citra Polri dengan keterlambatan menyerahkan LHKPN?" tutur Noegroho.

Menyerahkan LHKPN bagi pejabat, Nugroho menegaskan, hukumnya wajib. Asalkan bukan buat kepentingan politik. "Bukan sekadar laporan tapi riilnya yang penting," katanya.

Belum lama, Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengintruksikan Polda hingga Polres untuk memprioritaskan perkara korupsi. Hal ini, menurut Nugoroho tidak kemudian dikaitkan untuk menyaingi kinerja KPK.

"Kan itu bagus kalau setiap kasus korupsi ditangani pula oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Contohnya kasus kondensat dan Stadion Gedebage. Marilah kita awasi penanganannya hingga tuntas," harapnya.

Harapannya, kepada mantan institusinya, Polri, untuk tidak menyakiti rakyat. "Tetap menjaga soliditas, bekerja yang profesional. Jangan sakiti rakyat dan terus ikuti perkembangan yang semakin maju baik teknologi maupun bentuk kejahatannya," pungkasnya.