Gugatan Praperadilan
KPK Pertimbangkan PK Putusan Praperadilan Hadi Poernomo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan akan melakukan upaya hukum luar biasa
Penulis:
Eri Komar Sinaga
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan akan melakukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK) terkait putusan praperadilan yang memenangkan Hadi Poernomo.
"Salah satu opsi kita adalah akan mengajukan PK untuk HP," ujar Pelaksana Wakil Ketua KPK, Johan Budi, saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta, Senin (8/6/2015).
KPK, lanjut Johan, kini sedang menunggu salinan putusan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak banding.
"Sampai hari ini kami belum terima secara resmi banding kami ditolak. Kita masih menunggu surat resmi penolakan atas banding yang kita ajukan," kata Johan.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan untuk sebagian bekas Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Hadi Poernomo.
Hakim tunggal, Haswandi, mengatakan penetapan Hadi sebagai tersangka tidak sah lantaran penyelidik dan penyidik KPK tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang.
Haswandi berpendapat seharusnya penyidik KPK berstatus penyidik sebelum diangkat atau diberhentikan oleh KPK, baik dari Polri atau Kejaksaan atau institusi lainnya.
Hakim Haswandi bahkan memerintahkan agar KPK menghentikan penyidikan kasus Hadi.
