Awasi Proyek DPR, Fahri Bilang KPK Lagi Sibuk

‎TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membentuk tim implementasi reformasi DPR untuk mengawal tujuh proyek pembangunan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ditunjuk sebagai ketua tim implementasi reformasi.

Fahri mengatakan pihaknya akan melelang ketujuh proyek tersebut. Ia mengaku tidak terlibat dalam permainan anggaran proyek itu. "Wah sudah enggak tahu itu. Sudah urusannya Sekretariat Jenderal dong. Kita kan pengarah ide saja kita. Begitu udah mulai fulus-fulus (duit) kita enggak pegang. Entar jadi masalah kita megang fulus," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/8/2015).

Politikus PKS itu mengatakan proyek tersebut akan masuk dalam APBN 2016. Dimana proyek tersebut bersifat multiyears. Ia berharap proyak tersebut akan selesai pada tahun 2018.

‎"Biar daya dukung DPR kepada sumber daya manusia, politisi dan sistem pendukungnya termasuk birokrasinya itu memadai. Ini kayak gedung ini (kura-kura) gedung tua ini, gedung tidak layak lagi kita pakai. Ini harusnya sudah kita siapkan untuk perpustakaan, heritage menerima tamu, museum gitu-gitu lah yang visitor centerlah sifatnya," ujarnya.

Fahri pun menegaskan pelaksanaan proyek tersebut bersifat transparan dan dapat diawasi dengan sistem E-Auction. Selain itu, Fahri juga menyebutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengawasi proyek. Lalu apakah KPK ikut mengawasi tujuh proyek DPR?

"KPK sudah sibuk. KPK lagi sibuk OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan menyadap," tuturnya.
‎
Diketahui, tujuh proyek pembangunan itu ialah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. ‎