Sabtu, 6 Juni 2026

KSPSI: Sudah Ada 62 Ribu Orang Lebih Kena PHK

jika persoalan seperti ini tidak diatasi dengan cepat maka akan semakin banyak pekerja yang terkena PHK

Tayang:
Warta Kota/Henry Lopulalan
Relawan Buruh Sahabat Jokowi menghadiri kegiatan dukungan bagi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2014). Sebelumnya dua organisasi buruh, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi sebagai capres. Warta Kota/Henry Lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mencatat jumlah orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja‎ (PHK) hingga 30 September 2015 mencapai ‎62 ribu lebih.

"Ini dari anggota KSPSI sebanyak 62.331 tenaga kerja terkena PHK. Hanya anggota KSPI saja data ini," kata Ketua Umum KSPSI Yoris Raweyai di Jakarta, Kamis (1/9/2015).

Berdasarkan data yang dihimpun, kata Yoris, industri di provinsi Jawa Timur paling‎ banyak melakukan PHK. Misalnya, sektor sektor tembakau, rokok, makanan dan minuman (RTMM) sebanyak 23.014 orang, ‎sektor logam, elektronik, mesin (LEM) sebanyak 1.245 orang, dan ‎sektor tekstil, sandang dan kulit (TSK)‎ sejumlah 250 orang.

"62 ribu itu di berbagai provinsi tapi paling banyak di Jawa Timur. Seperti PT Gudang Garam sekitar 6 ribu, PT Sampoerna‎ 12 ribuan dan lainnya," ucap Yorsi.

Menurutnya, jumlah PHK di semua sektor masih mungkin dapat bertambah jika pemerintah tidak segera mencari solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan ekonomi, dimana saat ini daya beli masyarakat sedang mengalami kemerosotan.

"Ini semua tergantung pemerintah, perlu membuat terobosan kebijakan. Berikan ruang untuk buruh bertahan, sisihkan anggaran untuk menahan PHK," ujar Yoris.

Director of Business Developmen Apindo Aditya Warman mengatakan, ‎perlambatan ekonomi dalam negeri sebagai dampak gejolak ekonomi global, sehingga perlu segera selesaikan secara bersama-sama yaitu dengan melibatkan pengusaha setiap membuat kebijakan.

Dia melihat, jika persoalan seperti ini tidak diatasi dengan cepat maka akan semakin banyak pekerja yang terkena PHK.

"Diprediksi mendekati hingga 1 juta pekerja nanti kehilangan pekerjaannya. ‎Makanya perlu bersinergi, tanpa ada sinergi rasanya seperti bertarung dalam satu ring dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Aditya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved