Kenaikan Tarif KRL Commuter Line Rusak Program Nawacita Presiden Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani menilai rencana kenaikan tarif KRL Commuter Line oleh PT KAI pada awal bulan depan merusak program nawa cita Presiden Joko Widodo.

Hal ini karena KRL adalah transportasi publik yang digunakan oleh masyarakat semua kalangan.

"Bisa dilihat bahwa selama ini animo masyarakat sangat besar terhadap transportasi ini meskipun harus berdesak-desakan. Harusnya yang demikian itu bisa diapresiasi oleh kemenhub sehingga PT KAI tidak perlu menaikkan tarif," kata Miryam ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (20/10/2015).

Ia mengingatkan Presiden Joko Widodo sedang membangun budaya agar masyarakat di ibukota beralih menggunakan transportasi publik.

Namun apabila tarifnya terus naik dan tidak lagi efisien maka masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi sehingga kemacetan akan semakin parah.

Selain itu, kata Politikus Hanura itu, alasan tentang subsidi yang habis seharusnya bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari oleh Kemenhub.

Miryam menceritakan selama ini dalam rapat-rapat yang berlangsung di Komisi V DPR tidak pernah disinggung tentang hal itu sehingga tidak bisa membantu persoalan ini dari awal.

Seharusnya Kemenhub melaporkan ini kepada DPR melalui rapat kerja agar bisa dibantu mencari solusi selain menaikkan tarif.

Menurutnya kenaikan tarif di tengah ekonomi yang lesu seperti sekarang sangat tidak tepat, belum lagi persoalan KRL yang masih sering mengalami keterlambatan, gangguan hingga kecelakaan.

Benahi dulu semua itu baru bisa mempertimbangkan kenaikan tarif.

"Toh urusan subsidi itu bisa saja dibahas bersama DPR agar bisa ada solusi tentang bagaimana dapat terus berlanjut alokasinya tapi sayangnya hal itu tidak pernah disampaikan kepada kami oleh pak Jonan," ujar Miryam.

Sebelumnya dijelaskan Manager Communication PT KCJ Eva Chairunisa bahwa perubahan itu disebabkan kontrak subsidi public service obligation (PSO) dari pemerintah kepada PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) habis pada 18 November.

Pada tahun 2015 ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menganggarkan PSO sebesar Rp 858.120.344.409 untuk tarif KRL.

"Nah, sekarang kontrak (subsidi) PSO itu akan habis pada bulan November. Namun, meski akan habis, pemerintah tetap ingin meringankan penumpang. Jadi, komposisinya diatur ulang dengan mengurangi potongan PSO tanpa mengutak-atik tarif dasar operator," kata Eva, Senin (19/10/2015) kemarin.

Eva menjelaskan, potongan PSO yang biasanya Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama akan dikurangi menjadi Rp 2.000 sehingga penumpang yang tadinya membayar Rp 2.000 harus membayar Rp 3.000.