Kantor DPP Golkar Gelap Gulita, Security pun Tak Berani Berjaga Sendirian

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta tidak tampak seperti kantor partai pada umumnya.

Kantor sepi dan pada malam hari gelap gulita. Kantor partai penguasa pada masa orde baru tersebut kini hanya mengandalkan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berada di sebelah kanan pintu gerbang masuk kantor, yang bersebelahan dengan Jalan anggrek Nelly Murni.

Sementara lampu di luar dan di dalam kantor padam.

Minggu (3/1/2016) malam lima orang petugas yang berjaga di Kantor DPP, memilih menjejerkan kursi di depan pintu masuk kantor yang berjarak kurang lebih 50 meter dari pintu gerbang. Tanpa penerangan tambahan mereka berjaga sambil bercengkrama.

Dua kursi kayu dijejerkan ditambah dua kursi Kantor. Mereka memilih berjaga dengan berkumpul di depan pintu masuk lantaran gelap.

"Kalau gelap gini, mendingan ngumpul saja jaganya, engga kelihatan apa-apa," ujar salah seorang penjaga.

Ia juga mengatakan kondisi kantor yang gelap membuat patroli dilakukan berkelompok. Padahal biasanya, ketika kondisi normal patroli berkeliling kantor DPP dapat dilakukan seorang diri.

"Patroli juga harus barengan sekarang, daripada kenapa-napa," katanya.

Kondisi gelapnya kantor disebabkan PLN memutus aliran listrik. Pengurus Kantor DPP Golkar menunggak pembayaran listrik di bulan Oktober dan November 2015 sebesar Rp 400 juta.

Kedua kubu yang bertikai saling menyalahkan menunggaknya uang listrik dan gaji pegawai Kantor DPP tersebut. Kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan, seharusnya yang bertanggungjawab adalah kubu Agung, karena hampir setahun terakhir kantor digunakan oleh kubu Agung Laksono Cs.

Sementara kubu Agung mengatakan, lantaran dalam dua bulan terakhir kantor dipakai secara bersamaan, seharusnya tanggung jawab biaya operasional juga mesti ditanggung bersama.

Ketika dikonfirmasi kembali, Kubu Agung enggan mengomentari permasalahan Kantor DPP.

Ketua DPP versi Munas Ancol, Leo Nababan saat dihubungi Tribunnews mengatakan sebaiknya masalah rumah tangga jangan dibuka ke publik.

Selain itu jangan setiap permasalahan kecil dijadikan alat untuk membunuh karakter seseorang.

"Udah lah permasalahan ini, jangan dijadikan character assassination," kata Leo.

Menurut Leo, kubu Agung bukannya tidak sanggup membayar biaya operasional. Pembayaran biaya operasional Kantor DPP dalam beberapa bulan terakhir, harus dilakukan bersama lantaran telah digunakan bersama.

"Jumlah segitu kecil bagi kami," katanya.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung meminta baik kepada kubu Agung maupun kubu ARB segera menyelesaikan masalah biaya operasional Kantor. Terutama membayar gaji petugas termasuk satuan pengamanan (satpam).

"Sangat disayangkan, harusnya mereka memperhatikan para pegawai, mereka tidak ada kaitan dengan politik. Makanya kami meminta keduanya (Agung dan ARB) untuk segera menyelesaikan, kasihan mereka yang bekerja," katanya, Minggu malam.

Akbar menegaskan dirinya tidak ingin menyalahkan kubu manapun terkait permasalahan tersebut. Menurutnya Kantor DPP telah diserahkan tanggung jawab operasional kepada kepengurusan yang ada. Baik itu kubu Agung maupun ARB.

"Dari segi teknis pengelolaan, ke dua belah pihak itu lah yang paling tahu, dan sebaiknya ditanyakan ke bendahara umum. Karena yang menyediakan anggaran untuk memenuhi kewajiban-kewajiban operasional, biasanya dari partai diserahkan kepada bendahara," katanya.

Akbar tidak menampik jika kantor tersebut kini telah digunakan ke dua kubu dalam menjalankan roda organisasi. Sehingga menurut Akbar mereka yang menggunakan Kantor tersebut lah yang harus memenuhi kewajiba kewajiban yang harus dibayarkan.

"Memang terakhir ini dari pihak ARB diberi kesempatan menggunakan itu, bahkan, kantor itu pernah digunakan acara ulang tahun partai Golkar, saya datang juga. Dari segi teknis pengelolaan, ke dua belah pihak itu lah yang paling tahu," ujarnya.