Kata JK, Tidak Ada Pembicaraan Jatah Kursi di Kabinet dengan Golkar dan PAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) bertambah satu lagi.

Ini setelah Partai Golkar dideklarasikan sebagai partai pendukung pemerintah.

Dukungan partai berlambang pohon beringin itu diumumkan, seiring dengan selesainya konflik di internal partai.

Adalah JK, wakil Presiden sekaligus Ketua Tim Transisi Partai Golkar, yang berada di balik selesainya konflik internal partai Golkar hingga akhirnya partai yang pernah ia pimpin itu masuk ke koalisi pendukung pemerintah.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) yang tadinya bersama Partai Golkar di Koalisi Merah Putih (KMP) juga sudah memutuskan bergabung pemerintah.

Namun sampai saat ini, belum mendapat jatah kursi.

Hingga kedua partai tersebut mau bergabung mendukung pemerintah, menurut Jusuf Kalla, masalah jatah kursi di kabinet pemerintahan sama sekali tidak pernah dibahas.

"Tidak, tidak ada pembicaraan begitu," kata Jusuf Kalla kepada wartawan, di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016).

Ia menyebut bergabungnya partai-partai pendukung pemerintah karena keinginan mereka untuk melihat Indonesia yang lebih baik lagi.

Untuk merealisasikan hal itu, pemerintah harus dibantu semua pihak.

"Partai apa pun ingin melihat negeri ini lebih maju dan makmur, karena itu bersatu di situ," ujarnya.

Namun pemerintah juga butuh dikritisi, termasuk oleh partai politik. Kritik tersebut dibutuhkan untuk memastikan agar program pemerintah bisa memajukan Indonesia.