Operasi Tangkap Tangan KPK

KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi MA

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengapresiasi cara kerja Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan KPK

KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi MA
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Kasubdit Pranata Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna memakai rompi tahanan usai diperiksa penyidik KPK, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (14/2/2016). Andri bersama dua tersangka lainnya yaitu pengusaha Ichsan Suaidi dan pengacara Awang Lazuardi Embat ditangkap KPK pada saat operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap upaya penundaan salinan putusan kasus korupsi di tingkat kasasi di MA. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengapresiasi cara kerja Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

Seperti diketahui, KPK melakukan OTT terhadap Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung (MA), Andri Tristianto Sutrisna (ATS).

Menurut Benny KPK telah membuktikan janji-janjinya dalam memberantas korupsi dengan cara cara OTT.

"Terkait OTT pejabat MA oleh KPK, pertama kami memberikan apresiasi tinggi kepada KPK yang tetap gigih memberantas praktek korupsi di sejumlah lembaga Tinggi negara termasuk di MA," kata Benny dalam keterangannya, Minggu (14/2/2016).

"Tentunya Ini menjadi bukti KPK jilid kelima tidak diragukan komitmennya dalam memberantas korupsi. Kita berharap apa yang telah dilakukan betul-betul menjadi efek jera pada pelaku korupsi, sehingga mereka tidak main-main terhadap lembaga KPK," tambahnya.

Benny berharap KPK tidak berhenti menangkap pegawai kecil di MA yang di duga melakukan korupsi. Disamping itu juga meminta kepada KPK agar dapat mengungkap indikasi keterlibatan hakim-hakim agung dalam kasus tersebut.

"Melalui kasus ini bisa lebih jauh ungkapkan indikasi keterlibatan hakim-hakim agung dalam kasus ini. Selain itu kasus tersebut dijadikan momentum penting bagi MA untuk melakukan pembenahan dalam tubuh lembaga peradilan secara tuntas. Reformasi badan peradilan harus diakui termasuk yang gagal dilakukan sehingga MA perlu bangkit kembali untuk melakukan pembenahan," papar Politikus Demokrat itu.

Sebelumnya, KPK akhirnya menahan Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna (ATS). Pehananan tersebut usai Andri diperiksa secara intensif pascapenangkapan di rumahnya di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Jumat lalu.

Selain menahan Andri, KPK juga menahan dua tersangka lainnya yakni Direktur PT Citra Gading Asritama (CGA) Ichsan Suaidi dan pegacara Awang Lazuardi Embat. Ichsan ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Selatan sementara Awang ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Pusat.

Diketahui, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka terkait suap kepada pegawai MA. Icshan memberikan suap Rp 400 juta kepada Andri melalui pengacaranya Awang, agar menunda pengiriman salinan putusan kasasi terdakwa Ichsan.

Pada putusan kasasi tersebut, Ichsan divonis pidana penjara selama 5 tahun dan membayar denda Rp 200 juta subsidair enam bulan penjara dan dikenakan uang pengganti sebesar Rp 4,46 miliar subsidair 1 tahun penjara.

Atas perbuatannya, Andri disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Icshan dan Awang dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved