Anggota DPR Akan Dites Urine, YLBHI Bilang Cuma Buat Gertak Sambal
"Menurut saya heboh tes urine ini hanya gertak sambal dan lips service," ujar Julius.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemeriksaan narkoba melalui tes urine, apalagi surat keterangan rumah sakit bebas narkoba tidak akan berdampak apapun pada pemberantasan korupsi.
Demikian pendapat Direktur Hukum YLBHI Julius Ibrani menyikapi wacana pimpinan DPR mau melakukan tes urine bagi setiap anggota DPR.
Apalagi, kata Julius, peredaran narkoba saat ini begitu massif, terstruktur, dan tersistematis serta sangat rapi.
Bahkan melibatkan elit dan pejabat pemerintah/penegak hukum.
"Menurut saya heboh tes urine ini hanya gertak sambal dan lips service," ujar Julius kepada Tribunnews.com, Jumat (26/2/2016).
Dia malah menantang para wakil rakyat secara rutin memeriksakan dirinya kepada aparat untuk dilakukan tes bebas narkoba.
Hal itu jauh lebih efektif dan menjadi contoh yang baik pula bagi masyarakat, pejabat negara secara sukarela memeriksakan dirinya.
"Jika mau ya memang komitmen menyerahkan diri dan mendatangi pihak berwajib secara rutin dan terus menerus selama menjabat," katanya.
Karena itu, dia mengingatkan, bahwa peredaran narkoba tidak bisa dilawan dengan metode sekali selesai atau insidentil.
"Harus terprogram dengan jelas dan melibatkan seluruh sistem dan struktur kenegaraan yang ada di Indonesia," ujarnya kepada Tribun, Jumat (26/2/2016).
Terlebih lagi, pemberantasan korupsi melalui metode bernuansa "razia" dalam konteks apapun di Indonesia.
Metode itu menurutnya tidak akan berdampak apapun karena selalu bocor.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merencanakan pemeriksaan narkoba melalui tes urine kepada setiap anggota dewan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dugaan keterlibatan anggota dewan terkait narkoba merupakan persoalan serius.
"Bisa saja berkala. Waktu itu sudah ada wacana dengan BNN, biar setiap anggota DPR RI, termasuk DPRD Provinsi, kabupaten/kota, juga di tingkat eksekutif di setiap lembaga/kementerian itu perlu diperiksa," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/2/2016).
Fadli mengatakan setiap anggota fraksi harus siap jika terdapat pemeriksaan narkoba.
Sebab, hal itu sebagai komitmen dalam langkah memberantas narkoba.
Politikus Gerindra itu mengaku tidak mengetahui mekanisme pemeriksaan tes urine.
Tetapi dia berharap berharap agar pemeriksaan dilakukan secara mendadak.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/mikrofon-baru-dpr-rusak_20160111_161548.jpg)