DPD Golkar Masih Trauma Terhadap Nurdin Halid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Golkar akan segera menggelar rapat pleno penunjukan panitia Musyawarah Nasional (Munas). Informasi yang dihimpun, Nurdin Halid menjabat sebagai Ketua Steering Committee (SC) Munas Golkar.

Penunjukan Nurdin Halid dipertanyakan sejumlah pengurus daerah atau DPD. Ketua DPP Golkar Firman Soebagyo memahami adanya sebagian pengurus daerah yang memertanyakan netralitas Nurdin Halid pada Munas mendatang.

"Teman-teman yang di seberang melihat ini tidak demokratis, karena ada skenario-skenario aklamasi itu, ini menimbulkan trauma dari teman-teman," kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

"Jangan sampai Pak Nurdin ini membuat skenario-skenario seperti di Munas Bali. Akhirnya demokrasi tidak tercapai," tambahnya.

Ia menuturkan adanya Munas tandingan yang digelar di Ancol karena tidak puasnya mereka pada hasil Munas Bali. Meskipun, Munas Bali memiliki aspek legal dan administratif yang kuat.
Firman mengatakan Nurdin Halid harus dapat menjawab tantangan tersebut dengan bersikap netral dan tidak melakukan intervensi pada saat Munas berlangsung.

"Tentu tugas kita harus mengawal siapapun ketua SC atau OC, harapan kami agar tetap netral dan demokratis. Pak Nurdin sendiri sudah menyampaikan akan melakukan munas yang transparan, demorkatis dan netral ini tentu harus kita buktikan," katanya.

Apalagi, lanjutnya, Munas tersebut sudah menjadi kesepakatan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Sehingga kader Golkar harus mengawal agar Munas berjalan demokratis. "Kesepakatan daripada penyelesaian Golkar, harus melalui Munas. Munas ini menjadi pesta demokrasi yang menjadi sangat demokratis," katanya.