Akom Harus Jelaskan Apakah Surat Pernyataan Itu Asli, Palsu atau Direkayasa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ridwan Bae mendesak Ketua DPR merangkap Waketum Golkar versi Munas Bali, Ade Komarudin mengklarifikasi surat pernyataannya yang menyebut tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar jika terpilih menjadi Ketua DPR yang kini beredar di masyarakat.

Sekretaris Paguyuban DPD Golkar Propinsi se-Indonesia itu  mengatakan harus dijelaskan, apakah itu asli, palsu atau direkayasa.

“Bukankah surat pernyataan itu ditanda tangani Ade Komarudin di depan Pak Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Nurdin Halid, dan Setya Novanto? Kenapa Bambang Soesatyo bilang surat itu diubah di sana-sini sehingga bunyinya lain? Saya minta Pak Ade Komarudin segera klarifikasi supaya klir, “ kata Ridwan Bae kepada wartawan di gedung DPR, Senin (14/3/2016).

Ridwan menanyakan, apakah betul Ade Komarudin tidak membaca isinya saat mau menandatangani surat pernyataan tersebut?

Karena kalau itu betul, maka itu bahaya sekali, kok bisa-bisanya seorang Ketua DPR menandatangani sesuatu tanpa dia baca isinya.

‘’Tolong ini juga dijelaskan supaya rakyat tidak resah dan bingung,’’ katanya.

Menurut Ridwan, tidak elok Bambang Soesatyo membantah soal beredarnya surat pernyataan yang dibuat Akom, meskipun posisi dia sebagai Tim Sukses atau Tim Pemenangan Akom.

Kata Ridwan, yang berhak mengklarifikasi adalah Akom, bukan orang lain. Karena kalau orang lain, persoalan jadi bias ke mana-mana yang akhirnya membuat rakyat tambah bingung.

“Saya minta Bambang Soesatyo jangan menjawab soal surat pernyataan Akom, biarlah dijawab Akom sendiri. Selain itu, Bambang juga tidak meributkan soal siapa yang mengeluarkan surat itu dari laci Aburizal Bakrie, karena surat itu tidak bersifat rahasa, sehingga semua kader Golkar boleh membaca supaya tidak salah jalan, “ tegas Ridwan Bae.

Ridwan Bae menantang  Akom segera mengklarifikasi surat pernyataan yang dia tanda tangani itu, jangan sembunyi terus.

“Kita butuh pemimpin yang jujur, karena ke depan, kita butuh pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, “ kata Ridwan Bae.

Kampanye Hitam Tak Berhenti

Sebelumnya Pimpinan Tim Pemenangan Ade Komarudin, Bambang Soesatyo menyatakan, persaingan Caketum Golkar kian memanas.

Ia mengimbau timses kandidat caketum Golkar yang lain bermain sehat dan menghindari praktik pembusukan terhadap lawan.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengendus bertubi-tubi serangan kampanye hitam yang dilancarkan pihak lawan terhadap Ade Komarudin alias Akom, mulai dari isu politik uang, gratifikasi jet pribadi, surat pernyataan yang menyebutkan Akom tidak akan maju sebagai Ketum Partai Golkar.

“Saya memprediksi, serangan kampanye hitam takkan berhenti. Termasuk serangan soal perjanjian di mana Akom tidak akan maju jadi calon ketua umum,’’ kata Bamsoet.

Ia menyesalkan, kenapa surat pernyataan yang menyebut Akom tak akan maju jadi calon ketua umum Partai Golkar sudah diedarkan oleh kelompok tertentu ke seluruh daerah.

Padahal surat perjanjian tersebut diragukan keasliannya.

Akom Mengaku Tak Membaca

Ketua DPR merangkap Waketum Golkar Ade Komarudin mengaku tidak membaca surat pernyataan yang disodorkan oleh Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie (ARB) saat mau menandatangani surat pernyataan tersebut.

Dijelaskan Akom, ketika para pengurus Golkar menentukan Ketua DPR pengganti Setya Novanto, ARB meminta dirinya agar berjanji untuk tidak menginisiasi Munas Golkar.

“Pak ARB bilang, saya minta Pak Ade teken pakta integritas yang isinya adalah Pak Ade tidak boleh menginisiasi Munas Golkar. Saya bilang, saya siap, “ tegas Akom di gedung DPR.

Setelah itu, ujar Akom, rapat kemudian bubar dan dirinya langsung pulang. Di tengah perjalanan, dia diminta Nurdin Khalid untuk kembali ke lantai 46 di Gedung Bakrie Tower, untuk menandatangani surat tersebut.

Di sana ada ARB, Setya Novanto, Idrus Marham, Nurdin Halid, dan lain-lain.

“Waktu itu langsung saya teken, tanpa saya baca isinya yang beberapa rangkap itu, “ katanya mengaku.

Ditanya, apakah dokumen yang beredar asli atau palsu, Akom mengaku dirinya tidak ambil pusing. Tapi, ia melihat keanehan dalam dua poin di surat tersebut.

"Kok tidak boleh mencalonkan, berarti ada Munas dong. Kalau saya enggak boleh inisiasi, berarti enggak ada Munas. Bahwa semua kader boleh maju sebagai Caketum Golkar, asalkan memenuhi AD/ART Golkar. Jadi, tidak benar saya ingkar janji. Apa yang saya ingkari? Perjanjian itu justru melannggar AD/ART. Yang PDLT saja kan berhak," ujarnya.