Cipayung Plus Bertemu Mensesneg, Minta Bebaskan Aktivis yang Ditangkap, Setop Kriminalisasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.  

Mereka yang terdiri dari PII, HMI, GMNI , PMKRI, GMKI, PMII, KMHDI, dan HIMA PERSIS diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti Saintek Brian Yuliarto.

Baca juga: Sosok Surya, Ditangkap Polisi Dituduh Ikut Bakar Halte di Jakarta Saat Demo Rusuh

Cipayung Plus adalah aliansi organisasi kemahasiswaan tingkat nasional di Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok ideologis dan keagamaan. 

Aliansi ini dikenal sebagai wadah dialog lintas organisasi mahasiswa yang aktif menyuarakan aspirasi rakyat, mengawal kebijakan publik, dan mendorong reformasi sosial-politik.

Tuntutan ini disampaikan setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir.

Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Risyad Fahlefi mengatakan dalam pertemuan, ia meminta agar para aktivis yang ditangkap untuk segera dibebaskan.

"Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami," kata Risyad.

Selain itu, GMNI juga mendorong Presiden membentuk tim investigasi independen atas berbagai persoalan yang menyangkut kriminalisasi aktivis, serta mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat, termasuk kebijakan perpajakan.

"Tim investigasi harus dibentuk oleh Presiden dan berikutnya adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat misalnya pajak dan lain sebagainya," katanya.

Sementara itu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bagas Kurniawan menambahkan, organisasi mahasiswa akan mendata dugaan kriminalisasi di daerah pasca unjuk rasa beberapa hari terakhir. 

Organisasi akan mendata mahasiswa yang masih ditahan oleh aparat.

"Nah, pengumpulan itu kemudian, tadi pemerintah juga sudah setuju untuk akan dibantu proses pengeluarannya," katanya.

Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) Wayan Darmawan menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki posisi politik yang semakin kuat, seiring dukungan Parpol kepada pemerintah.