Airlangga Janjikan Desentralisasi Kewenangan Bila Pimpin Golkar

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato menjanjikan akan melakukan desentralisasi kewenangan bila dirinya terpilih menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin.

Desentralisasi terutama menyangkut penentuan calon kepala daerah seperti bupati, wali kota, dan gubernur kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (propinsi) dan DPD tingkat II (kabupaten/kota).

"Saya akan serahkan ke DPD I maupun DPD II. Karena yang punya wilayah mereka. Yang dekat dengan rakyat juga mereka," kata Airlangga di Jakarta, Minggu (20/3/2016).

Ia menjelaskan ke depan, penentuan kebijakan tidak bisa lagi harus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Apa yang terkait daerah harus diserahkan kepada pengurus daerah.
Masalah penentuan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif daerah harus menjadi kewenangan daerah.

"Pimpinan pusat hanya memonitor saja. DPP hanya merestui dan mengikuti apa yang sudah diputuskan di daerah," katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini ingin pengurus di daerah dan di pusat bisa selaras sehingga tidak ada pertentangan.

"Penentuan jabatan publik di daerah, keputusannya didominasi oleh daerah. Pimpinan pusat hanya meng-endorse atau kalau ada deadlock di daerah, baru DPP akan mengambil peranan," tambahnya.

Airlangga juga akan menjadikan Golkar sebagai wadah berkumpul generasi Y atau generasi baru.

Ia melihat perkembangan dunia, termasuk partai politik (parpol) ke depan sangat dipengaruhi generasi tersebut.

"Generasi baru yang sering disebut generasi Y, perlu diwadahi dalam partai politik," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, generasi Y adalah para anak muda yang lahir di tahun 1980-an.

Generasi ini biasa disebut generasi millenium yang muncul setelah Generasi X.

Generasi ini dicirikan menguasai dunia media sosial (medsos), antikemapanan dan status quo, serta selalu menginginkan ada hal baru atau perubahan.

Generasi ini sangat menghormati egaliterian serta menguasai teknologi.