Harga Kursi Ketua Umum Golkar Rp 20 Miliar Tidak Wajar

Nurdin menyampaikan adanya batasan tersebut agar tidak ada kesenjangan antara kandidat yang mempunyai banyak uang dengan yang tidak memiliki uang, sehingga mendapatkan kesempatan yang sama.

Mengenai kebutuhan partai untuk menggelar Munaslub, Nurdin menegaskan setidaknya dibutuhkan minimal Rp 75 miliar untuk 1.500 orang dengan utusan yang mempunyai hak suara berjumlah 580 orang.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyesalkan rencana panitia musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang berencana menarik dana Rp 20 miliar kepada calon ketua umum.

Dia menilai apabila rencana tersebut direalisasikan, maka merupakan suatu kemunduran bagi Partai Golkar.

"Dengan adanya kebijakan setoran tersebut, itu artinya sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional, yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka," kata Doli.

Direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yuda, menilai Golkar seharusnya keluar dari paradigma politik transaksional.

"Itu paradigma yang Golkar harus keluar dari situ. Belum apa-apa Golkar awali dengan jumlah uang, dan itu fantastis," kata Hanta.

Hanta mengaku terkejut mengetahui besarnya dana yang harus disiapkan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Jika itu akhirnya diterapkan, Hanta mengusulkan transparansi.

"Itu harus transparan, diperoleh dari mana dan digunakan untuk apa saja," ujar dia.

Hanta menawarkan cara positif jika akhirnya setoran itu jadi dilakukan.

"Panitia kelola dana itu secara transparan. Proses itu dikontrol oleh komite etik. Itu cara yang positif," ujar Hanta.

Meski begitu Hanta mengingatkan, setoran sebesar itu akan membatasi Golkar dalam mendapatkan ketua umum terbaik. Sebab, uang hanya akan menjadi penilaian utama.

"Pertarungan harusnya adalah visi, gagasan, dan program, selain rekam jejak," ujar Hanta. (tribun/fer/ikg/kcm)